Kamis 16 Januari 2020, 08:05 WIB

Sinergi Solusi Keterbatasan Anggaran

Ifa/Medcom/J-4 | Megapolitan
Sinergi Solusi Keterbatasan Anggaran

Ist
Wali Kota Depok Muhammad Idris

 

KETERBATASAN anggaran di tiap daerah membuat penanganan banjir cenderung parsial. Hal itu bisa diatasi jika terjalin sinergi di antara para pemangku kepentingan terkait dari pemerintah pusat dan daerah yang terdampak musibah.

Demikian pendapat Wali Kota Depok Muhammad Idris di selasela seminar bertajuk Sinergitas Stakeholder dalam Pengelolaan Banjir di Kawasan Jabodetabek di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, kemarin.

"Kadang tempat-tempat yang kondisinya lemah yang kita benahi sehingga sifatnya reaktif dan air terus mengalir. Pada akhirnya yang terjadi banjir lagi banjir lagi, jebol lagi jebol lagi," ujarnya.

Meski terbatas, terang dia, alokasi dana penanganan banjir di Kota Depok selalu meningkat setiap tahunnya. Hampir Rp160 miliar per tahun yang digelontorkan Pemerintah Kota Depok untuk mengatasi persoalan tersebut.

Menurut dia, sinergi itu juga ditunjukkan dengan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. "Kami dapat bantuan dana dari Jawa Barat setiap tahun hampir sekitar Rp20 miliar-Rp30 miliar. Dari DKI tahun kemarin sekitar Rp33 miliar."

Idris menambahkan Kota Depok masih mengharapkan adanya suntikan dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPera. Ia juga tidak menginginkan muncul ego sektoral dalam menangani banjir ke depan.

"Permasalahan lain ialah birokrasi. Kami ingin tidak ada lagi egoisme penanganan banjir ini secara otonomi daerah, tapi (dilakukan) secara kebersamaan," ujarnya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono menyebut kolaborasi pemangku kepentingan terkait penanganan banjir Jabodetabek belum maksimal. "Kita sebenarnya di Jabodetabekjur ada BKSP (Badan Kerja Sama Pembangunan), cuma koordinasi saja. Tataran pelaksanaannya masih jauh dari harapan," ungkapnya.

Terpisah, peneliti Pusat Studi Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan ada beberapa jenis banjir yang terjadi di Jakarta, yakni banjir kiriman saat daerah hulu hujan deras tapi di hilir tidak, banjir lokal yang hanya terjadi di Jakarta, dan banjir rob karena kenaikan air laut akibat bulan purnama.

Ironisnya, imbuh Nirwono, hingga kini DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten belum pernah mengakui rencana penanganan mana yang menjadi acuan untuk pemerintah dalam menangani banjir.

"Kita tidak punya rencana untuk (penanganan) banjir hingga 2050, 2100 nanti. Saya belum lihat konteks penanganan air tidak hanya banjir untuk 2050, 2100 seperti apa. Simulasi seperti itu yang seharusnya tergambarkan," tandasnya. (Ifa/Medcom/J-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More