Kamis 16 Januari 2020, 07:30 WIB

MA Dinilai Lalai Saat Putuskan Uji Materi PAW PDIP

Kautsar Bobi | Politik dan Hukum
MA Dinilai Lalai Saat Putuskan Uji Materi PAW PDIP

MI/BARY FATHAHILAH
Gedung Mahkamah Agung (MA) di Jakarta.

 

PAKAR Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai Mahkamah Agung (MA) tidak teliti dalam memutuskan uji materi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pergantian antarwaktu (PAW). Pasalnya, isi uji materi tersebut melanggar kententuan Undang-Undang Nomor 17 tentang Pemilu.

"Pasal 76 UU Pemilu tengat waktu pengajuan permohonan itu 30 hari sejak diundangkan, jadi 19 Maret harusnya. Tapi dilalaikan oleh MA," ujarnya dalam program Special Report Modus Tukar Guling Kursi DPR, di Grand Studio MetroTV, Jakarta Barat, Rabu (15/1).

Namun, pengajuan PAW PDIP untuk mengganti posisi Nazarudin kepada Harun Masiku telah melewati batas kententuan yang berlaku.

"Harusnya (MA) tidak bisa diterima sama sekali, diajukanya pada 8 Juli. Lewatnya jauh sekali," tuturnya.

Baca juga: KPK Tahan Mantan Kadis PUPR Mojokerto

MA berdalih pasal terkait tengat waktu 30 hari itu, penerapanya bersifat kasuistis, lantaran pemungutan suara pada 17 April 2019 tidak mengalami kerugian materi. Dalih tersebut bertolak belakang dengan tujuan dari uji materi yang dilakukan PDIP.

"Padahal JR yang artinya bukan masalah perdata yang dinilai, tapi sebuah pasal-pasal pengujian," terangnya.

PDI Perjuangan meminta KPU menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kiemas. Partai berlambang banteng itu mengajukan uji materi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 ke MA. Mahkamah menetapkan partai sebagai penentu PAW.

Berbekal putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019, PDI Perjuangan meminta posisi Nazarudin diberikan pada Harun. Permintaan itu ditolak KPU pada 31  Agustus 2019.
 
KPU menilai Riezky Aprilia yang berhak menempati posisi yang ditinggalkan Nazarudin dan maju ke Senayan.

KPU berpegang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang itu menjelaskan calon terpilih yang berhalangan tetap bisa digantikan KPU. Kursinya menjadi jatah calon suara terbanyak kedua.

Harun kemudian menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan buat mengupayakan agar menggantikan posisi Riezky. (OL-2)

Baca Juga

Ist/DPR

Pemerintah Diminta Tegas tentang Protokol Kesehatan di Sekolah

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 10:04 WIB
Pemerintah harus detail dan tegas tentang protokol kesehatan di sekolah, terutama Sekolah Dasar (SD) yang jumlah muridnya bisa mencapai 40...
Ist/DPR

Timwas DPR Minta BPK Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:54 WIB
Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI meminta Badan Pemeeiksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan secara detail...
MI/Pius Erlangga

Bawaslu Dorong PKPU Adopsi Protokol Kesehatan

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:49 WIB
Berbagai permasalahan, menurutnya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di daerah menjadi hambatan yang perlu dicarikan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya