Kamis 16 Januari 2020, 06:50 WIB

Ketua KPK Yakin Segera Bekuk Kader PDIP

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Ketua KPK Yakin Segera Bekuk Kader PDIP

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ketua KPK Firli Bahuri.

 

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan NCB Interpol melalui Mabes Polri serta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pencarian kader PDIP, Harun Masiku.

Firli meyakini tersangka kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR yang hingga kini masih buron dan diduga sedang berada di Singapura itu akan segera ditangkap.

"Selama ini setiap orang yang ke luar negeri terkait kasus korupsi biasanya pasti ketangkap karena koruptor itu enggak betah juga (di luar negeri), susah hidupnya," kata Firli di Jakarta, kemarin.

"Saya imbau Saudara HM (Harun Masiku) segera kembali ke Indonesia, pertanggungjawabkan tentang perbuatannya dan ikuti ketentuan hukum yang berlaku," imbuh Firli.

Dok. Metro TV

Caleg DPR RI dari PDIP Harun Masiku.

 

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan pihaknya telah memproses permintaan penerbitan status burun atau DPO terhadap kader PDIP itu ke Mabes Polri.

"Deputi Penindakan (KPK) memproses surat-surat yang berkenaan dengan permintaan bantuan ke Polri untuk status DPO," kata Nawawi kepada wartawan, kemarin.

Proses pengajuan tersebut, imbuh Nawawi, tidak akan memakan waktu lama lantaran KPK dan kepolisian memiliki kerja sama dalam pencarian tersangka korupsi.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono menegaskan pihaknya telah menerima permintaan bantuan untuk mencari Harun Masiku yang terjerat kasus dugaan suap anggota KPU.

Argo menegaskan Polri mendukung penuh upaya KPK untuk menangkap tersangka Harun Masiku yang saat ini diduga kabur ke luar negeri.

"Sudah, polisi tetap mem-backup penuh berkaitan dengan kasus tersebut untuk mencari pelakunya," ujarnya, kemarin.

Argo mengatakan Polri segera berkomunikasi dengan otoritas Singapura untuk mencari kader PDIP itu. Namun, Polri tidak bisa begitu saja ke Singapura. Apalagi, Indonesia belum menjalin perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

Menurut Argo, pelibatan Interpol akan mempersempit ruang gerak pelarian Harun di luar negeri. Hal itu lantaran aparat kepolisian di 190 negara anggota Interpol akan membantu melacak keberadaan Harun.

Saat ini, kata Argo, Polri akan lebih dulu memenuhi syarat penerbitan red notice kepada Interpol. "Nanti ada beberapa aturan membuat red notice. Penyidik yang akan memastikan," kata Argo. (Dhk/Sru/X-10)

Baca Juga

BIRO PERS/SETPRS/RUSMAN

Kecaman Jokowi kepada Macron Diapresiasi

👤Andhika Prasetyo 🕔Minggu 01 November 2020, 02:52 WIB
Pemerintah mempersilakan masyarakat memprotes pernyataan Presiden Prancis, tetapi harus dilakukan tanpa...
MI/Susanto

Siti Fadillah Bebas, KPK : Semoga Jadi Pelajaran Pejabat Lain

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 18:18 WIB
Ia mengatakan, kasus Siti Fadillah Supari harus menjadi perhatian dan pelajaran pejabat negara yang masih aktif dan berwenang menggunakan...
Antara/Abriawan Abhe

Mahfud MD: Protes Penyataan Presiden Macron Harus Tertib

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 17:08 WIB
"Pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya