Rabu 15 Januari 2020, 23:55 WIB

Kebijakan Anies Disukai, Tapi Warga Lebih Paham Normalisasi

Antara | Megapolitan
Kebijakan Anies Disukai, Tapi Warga Lebih Paham Normalisasi

Antara/Muhammad Adimaja
Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi (kiri) di wilayah Bukit Duri, Jakarta

 

PENELITI dari lembaga survei Populi Center Jefri Ardiansyah menyebut dalam hasil surveinya, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempengaruhi pilihan masyarakat dalam survei kebijakan penganggulangan banjir.

Namun nyatanya, jika diberikan opsi kebijakan antara normalisasi dan naturalisasi, masyarakat lebih memilih kebijakan normalisasi ala mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Ada indikasi bahwa apapun program yang diluncurkan, asalkan ada nama Anies maka akan dinilai baik. Ini kan contoh buruk dalam kebijakan publik, bahwa memang ada persoalan populisme yang membuat persoalan saat ini tidak efektif," ujar Jefri di Jakarta, Rabu.

Hal itu terpapar dalam survei metode eksperimental yang dilakukan September hingga Oktober 2019 dengan total responden 300 orang.

Responden ditanyakan program apa yang tepat untuk tangani banjir di Jakarta, apakah melalui normalisasi Ahok atau naturalisasi program Anies.

Baca juga : Peringatan Banjir Pakai Pengeras Suara, PSI Nilai ada Kemunduran

Hasilnya, sebanyak 52% responden kebijakan naturalisasi era Anies lebih baik ketimbang normalisasi era Ahok yang hanya dipilih 37 persen.

Namun, saat responden diberikan pertanyaan kontrol atau penjelasan konsep normalisasi dan naturalisasi tanpa mencantumkan nama Ahok dan Anies, responden justru lebih banyak yang menganggap penjelasan dari konsep normalisasi lebih baik ketimbang naturalisasi.

Perbandingan pemilih normalisasi Ahok sebanyak 50,7%, jika berbanding naturalisasi Anies sebanyak 35,7%. Sisanya tidak menjawab.

Adapun pertanyaan dari penjelasan konsep normalisasi yang diberikan kepada responden yakni "Melakukan pelebaran sungai dan betonisasi dengan penggusuran lebih rendah".

Sedangkan pertanyaan dari penjelasan konsep naturalisasi yakni "Melakukan pelebaran sungai dan penanaman pohon dengan resiko penggusuran lebih tinggi."

Baca juga : Perlindungan Daerah Aliran Sungai Perlu Diperhatikan

"Kita gunakan itu karena ada indikasi kelekatan nama gubernur mempengaruhi sikap mereka, sehingga di kuesionernya kita lekatkan nama Anies," ujar dia.

"Ketika ada nama Anies, orang akan pilih program Anies, tapi ketika nama gubernur dihilangkan dengan esensi pertanyaan yang sama ternyata masyarakat lebih memilih program normalisasi Ahok karena praktis jumlah lahan yang digusur lebih sedikit dan tidak mengancam masyarakat yang tinggal di sekitar sungai," ujar dia melanjutkan.

Berdasar hasil survei tersebut, Jefri tak memungkiri hingga saat ini masih ada polarisasi yang berlangsung di kalangan masyarakat. (Ant/OL-7)

Baca Juga

Antara

Warga Taruh Arang Panas, Instalasi PGN Terbakar

👤Henri Siagian 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 21:17 WIB
Warga kemudian memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (apar). Pemilik rumah melaporkan kejadian ke Damkar Jakarta Timur pada...
MI/RAMDANI

Pemprov Klaim Pemotongan Tunjangan PNS di DKI sudah Adil

👤Cindy Ang 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 20:39 WIB
"Jadi pengecualiannya (yang menerima TKD penuh) ada di situ. Kalau enggak ada di situ, berarti tidak dapat," kata Kepala BKD DKI...
MI/RAMDANI

Ketua DPRD DKI Sebut 5 SKPD Terima TKD Utuh, Pemprov: Enggak Ada

👤Cindy Ang 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 20:36 WIB
Chaidir menambahkan, ada lima kriteria TKD pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta yang tidak...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya