Rabu 15 Januari 2020, 19:01 WIB

KY Harus Punya Standar Seleksi Calon Hakim Agung

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
KY Harus Punya Standar Seleksi Calon Hakim Agung

ANTARA/Rosa Panggabean
Calon Hakim Agung

 

ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Dimyati, mengatakan Komisi Yudisial (KY) harus memiliki standar yang jelas dalam menentukan sosok calon hakim agung (CHA). Harus ada kejelasan mengenai standar rekam jejak calon hakim dalam berkarir sebelumnya.

"Soal track record harus dilihat dengan baik. Harus ada standar, saya melihat banyak calon hakim agung mau daftar akhirnya drop karena pernah menangani perkara yang sensitif. KY harus punya landasan," ujar Dimyati, dalam rapat konsultasi Komisi III DPR dengan KY, di gedung DPR, Jakarta, Rabu, (15/1).

Baca juga: Erick Targetkan Holdingisasi Jiwasraya Dimulai Bulan Depan

Senada dengan Dimyati, anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Djamil juga mengatakan KY harus membuat standar baku penilaian untuk seleksi calon hakim agung. Dengan begitu, DPR dapat dengan lebih detail mengetahui latar belakang calon hakim.

KY cenderung tidak konsisten dalam melakukan penilaian calon hakim agung. Meski belum ada aturan dalam UU, KY seharusnya mampu membuat standar tetap penilaian calon hakim agung.

"Perlu ada standar baku dalam proses seleksi, sehingga mereka yang tidak lolos pada akhirnya juga tahu alasan daripada tidak diloloskannya mereka, dan ketika mereka nanti mendaftar lagi, mereka jadi sudah tau letak kesalahannya," ujar Nasir.

Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus, mengatakan dalam proses seleksi hakim agung, KY selalu melibatkan berbagai pihak. Dengan begitu, diharapkan calon yang disodorkan pada DPR adalah yang terbaik. "Dalam proses seleksi Hakim Agung sesuai dengan perintah UU dan peraturan itu sudah di uji publik bersama dengan para hakim dan akademisi di berbagai tempat," ujar Jaja.

Sementara itu, dalam rapat konsultasi tersebut KY juga mengajukan 6 nama sebagai calon hakim agung. Mereka adalah Soesilo (hakim tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin), Dwi Sugiarto (hakim tinggi PT Denpasar), Rahmi Mulyati (panitera muda perdata khusus MA), H Busra (Ketua PT Agama Kupang), Brigjen TNI Sugeng Sutrisno (hakim militer utama Dilmiltama), Sartono (Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim). (OL-6)

Baca Juga

Antara

Pemerintah Harus Tetapkan Kriteria Terkait Revisi PP Hak Narapida

👤Emir Chairullah 🕔Rabu 01 April 2020, 23:33 WIB
Pemerintah diminta tidak menyelipkan agenda terselubung dalam proses asimilasi narapidana akibat pandemi...
Dok MI

Perppu Harus Akomodasi Anggaran Penundaan Pilkada

👤Faustinus Nua 🕔Rabu 01 April 2020, 22:57 WIB
Dijelaskannya, dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 sejumlah daerah sempat mengalami kekurangan anggaran. Bahkan ada daerah yang terlambat...
Antaranews.com

90 Menit ke Depan, Indonesia Tutup Pintu bagi WNA

👤Antara 🕔Rabu 01 April 2020, 22:31 WIB
Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya