Rabu 15 Januari 2020, 17:58 WIB

Martin : DPR Perlu Bentuk Pansus Jiwasraya

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Martin : DPR Perlu Bentuk Pansus Jiwasraya

MI/Pius Erlangga
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem Martin Manurung

 

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem Martin Manurung menjelaskan DPR RI perlu membentuk panitia khusus (pansus) dalam membahas kasus gagal bayar asuransi milik pemerintah yaitu Jiwasraya. Martin menilai, Jiwasraya memiliki 2 kemitraan di DPR yaitu di Komisi VI dan XI.

"Karena Jiwasraya adalah BUMN sekaligus lembaga keuangan, maka tidak mungkin itu hanya wilayah kerja komisi VI. ada komisi XI. karena lembaga keuangan itu terkait dengan komisi XI," tutur Martin di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).

Martin melanjutkan, perlu ada kepanitiaan khusus di DPR dalam membantu Jiwasraya menyelesaikan kasusnya. Prioritas utama DPR ialah memperjelas status keuangan nasabah Jiwasraya dan membantu Jiwasraya untuk mempercepat proses pengembalian uang nasabah.

"Kedua juga bagaimana kita bisa mencari kelemahan dari sistem yang ada sekarang sehingga kasus seperti ini bisa terjadi. gunanya adalah mencegah potensi terjadinya kasus yang serupa di masa depan," ungkapnya.

Martin mengingatkan bahwa pembentukan Pansus sepenuhnya dilakukan untuk mempercepat pengambalian uang nasabah korban gagal bayar Jiwasraya. Bukan untuk konsumsi politis yang dilakukan sebagai pembuat kegaduhan.

"Justru untuk menjamin semua proses ini terselenggara dengan baik on the track," paparnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang terpisah staff khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menyerahkan sepenuhnya rencana pembentukan pansus kepada DPR. Dirinya menuturkan pembentukan panja atau pansus bisa mempercepat pengumpulan dana untuk mengatasi gagal bayar Jiwasraya kepada nasabah.

"Dan kami harapkan betul DPR mendukung kami secara politik supaya kementerian BUMN dan Jiwasraya bisa dapat uang cash untuk pengembalian dana nasabah," paparnya. (OL-11)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Eks Staf Sekjen PDIP Penyuap Komisioner KPU Divonis Lebih Ringan

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Kamis 28 Mei 2020, 14:51 WIB
Vonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp150 juta lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp150...
DOK PMJ

PMJ Agendakan Gelar Perkara Terkait THR UNJ ke Kemendikbud

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 28 Mei 2020, 13:40 WIB
PMJ pun telah memanggil 16 saksi untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi THR dari oknum di UNJ ke...
DOK DPR RI

Karena Data Lemah, Perencanaan Keuangan Jadi Bias

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 28 Mei 2020, 13:00 WIB
APBN 2020 berubah jadi APBN-Perubahan 2020 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Kemudian APBN-P 2020 sempat diubah lagi strukturnya...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya