Rabu 15 Januari 2020, 15:54 WIB

Skema Harga Listrik EBT Harus Pro Iklim Investasi

Hilda Julaika | Ekonomi
Skema Harga Listrik EBT Harus Pro Iklim Investasi

ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB.

 

PENGEMBANGAN energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia dinilai berjalan lamban. Hal ini ditekankan Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan FEB Universitas Indonesia, Alin Halimatussadiah.

Data statistik ketenagalistrikan menyebut capaian EBT pada 2018 tercatat 15,06%, jauh turun dibandingkan periode 2014. Padahal, Indonesia punya target bauran EBT mencapai 23% pada 2025 mendatang.

Lebih lanjut, Alin menyampaikan salah satu penyebab mandeknya pengembangan pembangkit listrik EBT disebabkan mekanisme harga listrik yang tidak pro iklim investasi. Penentuan harga dikatakannya menjadi elemen penting untuk mendukung transisi EBT. Mekanisme harga seharusnya memperhitungkan faktor ekonomi bisnis pengembang.

“Kebijakan harga saat ini berdasarkan biaya pokok penyediaan (BPP), tidak cukup mendorong perkembangan new renewable energy (energi baru terbarukan/EBT) di Indonesia. Studi ini utamanya menghitung harga yang masuk dalam keekonomian bisnis pengembang. Sehingga, pengembang mau masuk ke bisnis EBT,” jelas Alin kepada Media Indonesia, di Aone Hotel Jakarta, Rabu (15/1).

Saat ini, Indonesia menggunakan pengaturan pembelian tenaga listrik dari EBT yang ditetapkan pemerintah, maksimal 85% dari BPP pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. Penentuan harga pun memerlukan negosiasi antara pengembang dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kerap kali berjalan alot.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia mengusulkan estimasi harga keekonomian listrik dari 312 pembangkit listrik berbasis EBT, yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL PLN) 2019-2028. Terdapat dua skema harga, yakni skema harga tunggal dan skema harga staging.

Adapun untuk harga tunggal, harga listrik tidak akan berubah sampai dengan akhir masa purchasing power agreement (PPA). Misalnya, harga pembangkit listrik jenis Biogas (PLTBg) skema harganya US$ 8,07-US$ 10,21 per kWh. Alin berpendapat nilai tengah harga ini sebesar US$ 9,42 per kWh.

“Kemudian juga ada isu staging. Tahap awal pengembangnya minjem uang ke bank (pendanaan pembangkit listrik). Nah, mereka di awal harus bayar ke bank. Bagaimana caranya mereka juga punya cashlow yang cukup untuk membayar pinjaman ke bank. Makanya ada staging, jadi harganya tinggi dulu baru nanti turun,” urainya.

Untuk skema harga staging membuat harga akan berbeda disesuaikan dengan periode penjualan. Dalam periode pertama, harga pembelian listrik oleh PLN akan ditingkatkan di atas rata-rata untuk membantu pengembang membiayai investasi awal. Setelah itu, harga akan mengalami penurunan setelah pengembang melalui periode belanja modal (capex). Dia mencontohkan untuk harga Biogas (PLTBg) periode pertama sebesar US$ 9,85 per kWh, kemudian periode kedua turun menjadi US$ 8,48 per kWh.(OL-12)

 

Baca Juga

DOK KEMENTAN

Produksi Padi Aman, Harga Beras Stabil

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 April 2020, 12:17 WIB
Akan ada surplus 2,8 juta ton beras untuk produksi di bulan April...
DOK KEMENTAN

Kementan Jaga Supply-Demand Ayam Ras Seimbang Saat Wabah Covid-19

👤Denny Parsaulian S 🕔Sabtu 04 April 2020, 12:04 WIB
Ditjen PKH akan terus mendorong integrator untuk mengoptimalkan pemotongan di RPHU, dengan cara menambah waktu pemotongan operasional...
Antara/Puspa Perwitasari

Tarif Pajak PPh Badan 22% Sudah Bisa Diterapkan

👤Raja Suhud 🕔Sabtu 04 April 2020, 11:30 WIB
Perpu tersebut juga menyatakan bahwa penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tahun pajak...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya