Rabu 15 Januari 2020, 18:00 WIB

Pilkada 2020 tak Boleh Tercoreng Kasus Wahyu Setiawan

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Pilkada 2020 tak Boleh Tercoreng Kasus Wahyu Setiawan

Antara
Ketua KODE Inisiatif Veri Junaidi.

 

PENYELENGGARAAN Pilkada serentak 2020 diharapkan tidak ikut tercoreng dengan kasus suap yang dilakukan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Kasus Wahyu diminta segera selesai sebelum Pilkada serentak 2020 berlangsung.

"Kasus OTT yang menimpa Mas Wahyu Setiawan KPU RI tentu ini secara hukum harus dituntaskan bagaimana kasus ini selesai. Dituntaskan," kata Direktur Eksekutif Kode Inisiatif Very Junaedi di Upnormal Caffe, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).

Baca juga: NasDem Setuju Kenaikan Ambang Batas Parlemen di DPR dan DPRD

Menurut dia, penyelenggara pemilu harus bisa membuktikan kasus yang menimpa Wahyu tidak mempengaruhi profesionalitas dalam menyiapkan Pilkada serentak 2020. Penyelenggara pemilu juga diminta bisa meyakinkan sistem Pilkada serentak nanti tidak perlu dibangun ulang.

"Tapi kemudian mestinya ini tidak dijadikan sebagai momen untuk mengembalikan sistem demokrasi yang sudah kita bangun selama ini. Pilkada langsung dan sebagainya," ujar Very.

Selain itu, Very juga menilai, kasus suap Wahyu Setiawan juga bisa membuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu menurun. 

Menurut dia, kecepatan pihak berwenang dalam 'menghukum' Wahyu sangat dipertaruhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik saat ini. Untuk itu, dia meminta penyenggara pemilu untuk bergerak cepat.  Dia juga meminta kasus Wahyu dibeberkan kepada publik secara transparan untuk membuat kepercayaan publik kembali. 

"Jadi bukan hanya menjadi ruang kelompok kecil. Dalam artian parpol mendorong Pilkada tidak langsung, atau mungkin saja Pilpres tidak langsung. Tapi menjadi tantangan, isu perdebanan yang ke depan mungkin akan muncul," tutur Very. (Medcom.id/OL-6)

Baca Juga

DOK PMJ

PMJ Agendakan Gelar Perkara Terkait THR UNJ ke Kemendikbud

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 28 Mei 2020, 13:40 WIB
PMJ pun telah memanggil 16 saksi untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi THR dari oknum di UNJ ke...
DOK DPR RI

Karena Data Lemah, Perencanaan Keuangan Jadi Bias

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 28 Mei 2020, 13:00 WIB
APBN 2020 berubah jadi APBN-Perubahan 2020 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Kemudian APBN-P 2020 sempat diubah lagi strukturnya...
DOK PMJ

​​​​​​​Benci, Motif Tersangka Penyebar Video Porno Mirip Syahrini

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 28 Mei 2020, 12:16 WIB
“Motif yang pertama ada satu kebencian pada korban, ia mengaku memang salah satu fans dari public figure lain, dan menuduh korban ini...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya