Rabu 15 Januari 2020, 09:40 WIB

Pemohon Minta Masa Jabatan DPR Dibatasi

Abdillah M Marzuqi | Politik dan Hukum
Pemohon Minta Masa Jabatan DPR Dibatasi

MI/ADAM DWI
Ketua Mahkamah Kontitusi Anwar Usman (tengah) memimpin sidang uji materiil UU MD3.

 

MAHKAMAH Konstitusi menggelar sidang perdana perkara uji materi Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Perkara itu diajukan oleh Ignatius Supriyadi. Ia menilai pasal-pasal itu secara jelas telah membatasi masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD selama lima tahun dan selanjutnya digantikan oleh anggota yang baru. Batasan itu tampak pada frasa 'dan berakhir pada saat anggota DPR, DPD, dan DPRD yang baru mengucapkan sumpah janji'. "Kata anggota yang baru harus dimaknai sebagai orang baru, bukan periode baru," terangnya dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, selama ini frasa itu ditafsirkan bukan sebagai pembatasan masa jabatan, melainkan sebagai justifikasi agar anggota dapat dipilih berkali-kali (tanpa batas). "Bahwa dengan adanya multitafsir itu, maka materi Pasal 76 ayat (4), Pasal 52 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum," terangnya.

Multitafsir itu, imbuhnya, akan berdampak pada semakin mengecilnya kesempatan bagi warga negara untuk dapat menduduki jabatan itu. Ia juga mengutip Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ia juga menyebut ada masa jabatan keanggotaan DPR dan DPRD yang sudah sampai lima periode dan tidak ada karyanya untuk rakyat.

"Hal itu terjadi karena anggota lama memiliki kemampuan (kekayaan, sarana dan prasarana) yang lebih dibandingkan dengan orang-orang baru yang belum pernah menjabat."

Majelis hakim konstitusi yang diketuai Anwar Usman memberikan beberapa masukan terkait pemohonan itu. Hakim Arief Hidayat meminta pemohon untuk melengkapi permohonan dengan studi komparasi terkait dengan pembatasan masa jabatan. Arief memberi contoh Amerika Serikat yang tidak membatasi masa jabatan senat. Hal itu kurang lebih sama dengan Indonesia.

"Coba lakukan studi komparasi. Contoh, Amerika tidak dibatasi. Coba studi di sana apa kerugiannya kalau tidak dibatasi, apa keuntungannya kalau dibatasi. Kemudian cari negara yang membatasi. Kenapa kok dibatasi? Alasannya apa? Anda menginginkan Indonesia juga dibatasi?" usul Arief. (Zuq/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More