Rabu 15 Januari 2020, 07:35 WIB

Tujuh Provinsi Dukung Pembangunan Rendah Karbon

OL/N-3 | Nusantara
Tujuh Provinsi Dukung Pembangunan Rendah Karbon

MI/MOHAMAD IRFAN
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa

 

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa terkesan dengan kebijakan yang ditempuh Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. "Dalam pembangunan rendah karbon, Bali sudah satu langkah lebih maju dari pada daerah lain di Indonesia," tuturnya di Denpasar, kemarin.

Beberapa kebijakan yang ia acungi jempol itu, di antaranya pembatasan kantong plastik sekali pakai, larangan penggunaan sedotan plastik dan styrofoam. "Saya juga menyambut rencana Bali memberlakukan sepeda motor dan mobil listrik."

Di Denpasar, Menteri menandatangani nota kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas, Gubernur Bali, dan Gubernur Riau terkait program Pembangunan Rendah Karbon. Sebelumnya, kesepakatan serupa juga sudah dilakukan kementerian dengan lima daerah, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, dan Papua Barat.

Suharso mengungkapkan sebagai salah satu basis utama pembangunan Indonesia di masa mendatang, pembangunan rendah karbon akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pertumbuhan rendah emisi itu akan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam.

"Indonesia perlu melaksanakan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Kita juga perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung SDA dan lingkungan, juga tingkat emisi gas rumah kaca," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali I Wayan Koster mengaku siap mendukung program Pembangunan Rendah Karbon. Pihaknya sudah menggulirkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Program itu merupakan upaya untuk mewujudkan Bali yang bersih, hijau dan indah. "Berbagai upaya dan inisiatif telah dilakukan Pemprov Bali. Kami mengintegrasikan program pelestarian lingkungan, penanganan perubahan iklim dan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan regulasi berupa pergub," (OL/N-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More