Rabu 15 Januari 2020, 08:30 WIB

ASN Harus Punya Komitmen Kebangsaan

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
ASN Harus Punya Komitmen Kebangsaan

ANTARA
Wapres RI KH Maruf Amin dan MenPANRB Tjahjo Kumolo saat menerima audiensi PNS penerima Penghargaan ASN Terbaik 2019 di Kantor Wapres Jakarta

 

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menginginkan agar lembaga pemerintah juga mengutamakan komitmen terhadap wawasan kebangsaan para aparatur sipil negara (ASN). Wapres tidak menginginkan para ASN terpapar paham-paham yang tak sesuai dengan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

"Jangan sampai pegawai kita terpapar oleh paham-paham yang tidak sesuai dengan prinsip kebangsaan dan kenegaraan kita. Sekarang itu disebut radikal-terorisme yang sudah merambat ke mana-mana," ujar Wapres ketika menerima Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dan ASN berprestasi di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Wapres menekankan, di samping kompetensi yang dimiliki, komitmen kebangsaan dan kenegaraan menjadi kualitas dan prioritas reformasi birokrasi saat ini. Ia pun mengapresiasi pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang beprestasi oleh Kemenpan dan Rebiro. Menurutnya, upaya itu mendorong dan memberikan motivasi supaya ASN bekerja lebih baik.

Ia menambahkan, salah satu tugas Kemenpan dan Rebiro ialah melakukan perubahan pejabat eselon III dan IV dari jabatan struktural menjadi fungsional. Tujuannya agar birokrasi di pemerintah lebih efisien.

"Ini bukan masalah gampang saya kira, dituntut maksudnya supaya lebih efisien dan lebih efektif kerja. Semua itu dimaksudkan untuk melakukan upaya perbaikan dalam rangka reformasi birokrasi," ucap Wapres.

Ma'ruf Amin juga mendorong agar kerja ASN lebih baik pada masa yang akan datang. ASN diminta mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Selama ini, ujarnya, ada kesan birokrasi belum mampu merespons perubahan atau ada kelambatan dan ketidakkesiapan ASN dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Ia berharap melalui penghargaan PNS berprestasi akan semakin banyak ASN terinspirasi melakukan inovasi.

Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta istilah radikal dalam konteks hukum tidak perlu diperdebatkan karena telah diatur undang-undang.

"Silakan, benar semua. Akan tetapi, dalam konteks hukum, yang dianggap kata radikal ialah apa yang dikatakan dalam undang-undang," jelasnya. (Ind/Ant/P-4)

Baca Juga

SETPRES/RUSMAN

RS Galang Bersiap Hadapi Serbuan TKI

👤Cah/P-2 🕔Sabtu 04 April 2020, 07:25 WIB
Rumah sakit tersebut akan mempersiapkan diri menghadapi kepulangan 20 ribu tenaga kerja Indonesia dari Malaysia dan mulai beroperasi...
 Medcom.id

Omnibus Law dan RKUHP tidak Mendesak

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Sabtu 04 April 2020, 07:15 WIB
Pelaksanaan fungsi legislasi DPR bisa dilakukan dengan memastikan penyusunan naskah akademik dan naskah draf...
ANTARA/Aprillio Akbar

Denny JA: Indonesia Bisa Lampaui AS Jika Tidak Ada Larangan Mudik

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 04 April 2020, 07:05 WIB
Pendiri Lembaga Survei Indonesia Denny Januar Ali menilai pelarangan masyarakat bepergian ke luar kota termasuk mudik sebuah keharusan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya