Rabu 15 Januari 2020, 08:15 WIB

DPR Minta Anggaran BNPB dan Kemensos Ditingkatkan

Ferdian Ananda Majni | Humaniora
DPR Minta Anggaran BNPB dan Kemensos Ditingkatkan

MI/ANDRI WIDIYANTO
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara

 

MENGINGAT semakin banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta anggaran Kementerian Sosial dapat dinaikkan agar program yang dijalankan menjadi maksimal.

Dia menilai alokasi anggaran program perlindungan sosial korban bencana alam Kementerian Sosial 2020 sebesar Rp 272 milliar masih kurang.

“Ketersediaan anggaran untuk program perlindungan sosial korban bencana alam Kemensos 2020 hanya sebesar Rp272 milliar. Kalau yang saya lihat dari paparan dan lainnya terkait semakin banyaknya bencana di Indonesia ini, wajar saja jika mereka meminta kenaikan anggaran,” kata Yandri dalam Rapat Dengar Pendapat, di Gedung DPR, Selasa (14/1).

Yandri mengatakan, kenaikan alokasi anggaran penting dilakukan karena menyangkut terhadap hal-hal penting seperti kesiapsiagaan tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana yang merugikan banyak masyarakat.

“APBN program tersebut masih minim untuk tahap kesiapsiagaan tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana alam yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia,” sebutnya.

Legislator Dapil Banten II itu memaparkan alokasi anggaran BNPB 2020 sebesar Rp700 milliar juga masih kurang, walaupun terdapat dana siap pakai dan alokasi untuk program penanggulangan bencana sebesar Rp478 milliar.

“Untuk program penanggulangan bencanannya sebesar Rp478 milliar, makanya nanti kita lihat dulu kelanjutannya gimana,” imbuh Yandri.

Sementara itu, Menteri Sosial Juliari P Batubara menyebut pihaknya mengapresiasi upaya yang dilakukan Komisi VIII, sebab di Kementerian Sosial anggaran yang tersedia itu tidak terlalu banyak.

"Tentunya kami mengapresiasi, kalau memang (ditingkatkan) artinya kami berkerja tidak 100% berdasarkan anggaran," jelasnya.

Dia menambahkan, pada dasarnya, berapa pun anggaran yang telah ditetapkan tentunya pihaknya akan mengoptimalkan pengeluaran meskipun dengan segala keterbatasannya

"Anggaran berapa pun yang kami miliki, kami harus mengoptimalkan tetapi apabila ada usulan dari komisi VIII untuk kami lakukan optimalisasi nanti akan dibicarakan selanjutnya," pungkasnya.

Diketahui pada 2020, pagu anggaran Kementerian Sosial ditetapkan sebesar Rp62,77 triliun, atau meningkat dari 2019 sebesar Rp58,96 triliun. Dari pagu anggaran tersebut, Rp58,09 triliun atau sekitar 92,55% dialokasikan untuk belanja bantuan sosial (bansos). (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More