Rabu 15 Januari 2020, 04:35 WIB

Kemendikbud Harus Jamin kebebasan Berekspresi

MI | Humaniora
Kemendikbud Harus Jamin kebebasan Berekspresi

MI/Panca Syurkani
Sutradara Jay Subiakto

 

KEBERADAAN Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) disambut baik oleh pelaku seni. Dengan kehadiran struktur baru tersebut di Kemendikbud, diharapkan dapat diikuti dengan adanya undang-undang yang jelas untuk mengatur kebebasan berekspresi.

"Bagus kalau itu, memang harusnya begitu dari dulu," kata sutradara Jay Subiakto di Jakarta, kemarin. Selain dari sisi strukturisasi, Jay juga berharap pemerintah dapat mengadakan program edukasi tentang film, musik, dan media baru bagi anak-anak sejak tingkat sekolah dasar. "Harus banyak kompetisi di tingkat sekolah dan pendalaman tentang seni dan budaya kita sendiri. Jadi jangan selalu referensi dari luar negeri," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah juga harus lebih memperhatikan seniman lokal melalui berbagai kompensasi agar seni dan budaya di daerah dapat terus berkembang. Harapan lain perlunya keberadaan gedung-gedung kesenian yang representatif di Indonesia dan setiap kota harusnya punya gedung kesenian yang bertaraf internasional.

Sementara itu, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengungkapkan perubahan internal organisasi Kemendikbud, khususnya di Ditjen Kebudayaan merupakan upaya untuk mengoptimalkan proses pemajuan kebudayaan dan mendorong agar layanan dapat berjalan lebih efektif.

Dia menjelaskan kondisi keragaman budaya masih belum ideal jika dibandingkan dengan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Melalui restrukturisasi ini diharapkan seluruh proses pemajuan budaya akan lebih signifikan.

Ada tiga nama direktorat baru yang mengawal implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Direktorat tersebut adalah Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, serta Direktorat Pembinaan Kebudayaan.(Aiw/H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More