Selasa 14 Januari 2020, 18:24 WIB

Dewas: Omong Kosong Orang Bilang Kami Perlambat Kerja KPK

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Dewas: Omong Kosong Orang Bilang Kami Perlambat Kerja KPK

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean

 

DEWAN Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menampik tudingan kehadirannya menghambat kerja-kerja yang dilakukan komisi antirasywah. Hal itu dikatakan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menanggapi perihal izin penggeledahan terkait kasus suap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

"Masalah pemberian izin penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan, saya sampaikan kehadiran Dewas dalam KPK ini tidak bermaksud untuk mempersulit atau melemahkan atau menghalangi kinerja KPK," katanya di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/1).

Baca juga: KPK Tegaskan tak Menjadi Tunggangan Parpol

Terkait dengan izin penggeledahan dalam kasus komisioner KPU, Tumpak mengatakan, Dewas tidak memperlambat pemberian izin. Dalam kasus yang menjerat komisioner KPU dan kader PDIP itu, permintaan izin penggeledahan dari tim KPK masuk ke Dewas pada Jumat (10/1) sore dan beberapa jam setelahnya izin diterbitkan.

"Omong kosong kalau orang bilang Dewas itu memperlambat. Tidak ada itu. (Kasus) KPU itu hanya beberapa jam saja (izinnya terbit),"ucapnya.

Kehadiran Dewas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 meniliki kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Tumpak menjamin keberadaan Dewas untuk memastikan kerja KPK selaras dengan ketentuan hukum bukan untuk menghambat.

"Kami berlima berkomitmen mendukung semua yang dilakukan KPK, tapi tentunya harus berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Jadi kami memberikan jaminan apa yang dilakukan KPK tidak bertentangan dengan hukum yang ada," pungkasnya. (OL-6)

Baca Juga

ANTARA/Hafidz Mubarak A

KPK Periksa Chairuman Harahap Terkait Kasus KTP-E

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 11:42 WIB
Keterangan Chairuman bakal mempertajam berkas penyidikan rasuah yang merugikan negara Rp2,3 triliun...
ANTARA/Mohammad Ayudha

Bawaslu Sayangkan Rendahnya Tingkat Kampanye Daring

👤Anggitondi Martaon 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 11:08 WIB
Mayoritas paslon Pilkada 2020 lebih memilih kampanye tatap muka. Metode ini dianggap rawan menyalahi aturan, salah satunya ketentuan...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Dalam Setahun, Kejagung Jatuhkan Sanksi pada 109 Jaksa

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 07:58 WIB
Pemeriksaan oleh Direktorat Jamwas dilakukan guna menilai tingkat kebenaran dari aduan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya