Selasa 14 Januari 2020, 14:32 WIB

Gugatan Praperadilan Mantan Bos Lippo Ditolak

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Gugatan Praperadilan Mantan Bos Lippo Ditolak

MI/Tri Subarkah
Sidang putusan praperadilan terhadap mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto

 

PENGADILAN Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/1), menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto, sebagai tersangka kasus megaproyek Meikarta.

"Menimbang bahwa permohonan pemohon (Toto) tidak beralasan dan haruslah ditolak dan petitum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan ditolak seluruhnya," tegas Hakim Tunggal Sujarwanto dalam sidang putusan praperadilan di PN Jakarta Selatan, Selasa (14/1).

Lebih lanjut, Sujarwanto menyebut bahwa tindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) dalam penetapan status tersangka terhadap Toto sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pada sidang sebelumnya, kedua belah pihak saling bersikukuh ihwal penetapan Toto sebagai tersangka. Tim pengacara KPK menghadirkan dua barang bukti dan saksi ahli pidana, yakni Ramlan. Ia mengataka putusan persidangan dapat dijadikan alat bukti dalam menetapkan status tersangka terhadap Toto. Namun menurut kuasa hukum Toto, Sultan Abdul Basit, putusan persidangan, tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru.

Anggota tim biro hukum KPK, Natalia Kristanto menyebut pertimbangan hakim telah sesuai dengan apa yang disampaikan pihaknya pada sidang sebelumnya.

"Artinya apa yang kita lakukan dengan penyidikan atau pun penetapan tersangka atas nama Bartholomeus Toto ini memang sudah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu, meskipun mengaku kecewa dengan putusan sidang, Basit menyebut tetap akan melanjutkan perkara kliennya ke Pengadilan Tipikor.

"Sebenarnya ini di luar pokok perkara, masih jauh ini tahapannya untuk memperjuangkan hak-hak Pak Toto ini. Ini baru tahapan awal, putusan pengadilan kita tidak boleh untuk mengomentari, tapi tahapan selanjutnya kita masuk ke dalam pokok perkara," kata Basit.

Sidang praperadilan tersebut terdaftar pada Rabu (27/11) dengan nomor perkara 151/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL.

Dalam petitum yang Media Indonesia peroleh dari laman PN Jakarta Selatan, Toto meminta agar KPK menghentikan penyidikan dan membebaskan dirinya. Ia juga meminta hakim menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/67/DIK.00/01/07/2019 tertanggal 10 Juli 2019 batal demi hukum.

Sebelumnya, Toto merasa difitnah Kepala Divisi Land and Ackuisition PT Lippo Group Edi Dwi Soesianto. Karena dalam persidangan, Edi menyebut Toto menerima uang Rp10,5 miliar dari sekretaris Toto, Melda Peni Lestari. KPK telah menetapkan Toto sebagai tersangka izin proyek pembangunan Meikarta sejak 29 Juli 2019. (OL-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More