Selasa 14 Januari 2020, 13:12 WIB

Rapat dengan KPU, Komisi II akan Tanyakan soal OTT Wahyu Setiawan

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Rapat dengan KPU, Komisi II akan Tanyakan soal OTT Wahyu Setiawan

MI/M IRFAN
Komisioner KPU RI saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

 

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Arwani Thomafi, menyampaikan bahwa siang nanti Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengan KPU, Bawaslu dan DKPP. Dalam rapat tersebut, kata dia, akan membahas sejumlah isu aktual yang ada di publik dan persiapan pelaksanaan pilkada serentak pada September 2020.

Isu aktual yang akan ditanyakan, lanjutnya, mengenai peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Baca juga: Bertemu Pimpinan KPK, Ketua MPR: Silaturahmi Saja

"Kami akan pertanyakan mekanisme di internal dalam urusan PAW anggota DPR dan lain-lain. Bagaimana mekanisme pengawasan di internal, bagaimana langkah KPU secara konkret agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi," katanya, Selasa (14/1).

Menurutnya, selama sistem dibentuk dengan baik, akuntabel, dan transparan, diharapkan dapat melawan praktik suap seperti yang menyeret Wahyu Setiawan. 

"Oleh karenanya, perbaikan, dan pembentukan sistem di internal harus segera dilakukan KPU," ujarnya.

Penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan DKPP, sambungnya, juga harus aktif agar masalah serupa dan sejenis tidak terjadi kembali. 

"Kami tidak setuju dengan gagasan mendonwgrade seluruh komisioner KPU terkait peristiwa OTT ini. Apalagi, masalah ini telah masuk dalam ranah penegakan hukum," katanya.

Terkait pergantian komisioner KPU pasca OTT, terang Arwani, jika merujuk Pasal 37 ayat (4) huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PAW anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dan hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR.

"Kami mendesak agar proses PAW segera dilakukan agar tim KPU dapat segera bekerja dalam rangka menyambut proses Pilkada," pungkasnya. (OL-6)

Baca Juga

BIRO PERS/SETPRS/RUSMAN

Kecaman Jokowi kepada Macron Diapresiasi

👤Andhika Prasetyo 🕔Minggu 01 November 2020, 02:52 WIB
Pemerintah mempersilakan masyarakat memprotes pernyataan Presiden Prancis, tetapi harus dilakukan tanpa...
MI/Susanto

Siti Fadillah Bebas, KPK : Semoga Jadi Pelajaran Pejabat Lain

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 18:18 WIB
Ia mengatakan, kasus Siti Fadillah Supari harus menjadi perhatian dan pelajaran pejabat negara yang masih aktif dan berwenang menggunakan...
Antara/Abriawan Abhe

Mahfud MD: Protes Penyataan Presiden Macron Harus Tertib

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 17:08 WIB
"Pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya