Selasa 14 Januari 2020, 08:58 WIB

Bali dan Riau Tandatangan MoU Pembangunan Rendah Karbon

Arnoldus Dhae | Humaniora
Bali dan Riau Tandatangan MoU Pembangunan Rendah Karbon

MI/MOHAMAD IRFAN
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

 

MENTERI PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Gubernur Provinsi Bali dan Gubernur Provinsi Riau mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Selasa (14/1).

Sebelumnya terdapat 5 provinsi yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman dan telah menjadi provinsi percontohan pelaksanaan pembangunan rendah karbon yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, dan Papua Barat. Sebagai salah satu basis utama pembangunan Indonesia di masa mendatang, PRK dibidik mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui pertumbuhan rendah emisi yang meminimalkan eksploitasi sumber daya alam.
 
"Pembangunan rendah karbon telah menjadi salah satu agenda Prioritas Nasional Enam (PN 6) yang telah tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Capaian ini patut diapresiasi, mengingat ini merupakan kali pertama pembangunan lingkungan hidup bersama dengan ketahanan bencana dan perubahan iklim menjadi prioritas nasional. Sidang kabinet juga telah menyepakati penurunan emisi GRK sebagai salah satu kerangka ekonomi makro, setara dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, dan indikator lainnya. Untuk itu, komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rendah karbon menjadi momentum penting dalam merespons capaian tersebut," jelas Monoarfa dalam sambutannya usai menandatangani Nota Kesepahaman dengan Provinsi Bali dan Provinsi Riau.

Terdapat lima hal yang menjadi fokus utama dalam kerjasama kedua provinsi tersebut, di antaranya penyiapan integrasi kebijakan PRK, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD), penguatan sistem online Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) PRK, peningkatan kapasitas ASN dalam menyusun RPRKD serta dukungan penyiapan kegiatan PRK di Provinsi Bali dan Riau.

baca juga: Ratusan Rumah di Kalijaga Cirebon Terendam Banjir

Selain fokus pada kelima aspek tersebut, Provinsi Riau secara khusus, memiliki fokus kerja sama dalam perumusan kebijakan pengelolaan lahan gambut dan penanganan sampah yang merupakan bagian dari RPRKD. Menutup sambutannya, Menteri Suharso mendorong partisipasi aktif dan komitmen seluruh pihak sebagai wujud dukungan terhadap PRK.  (OL-3)

 

 

Baca Juga

ANTARA

Pemprov Sumut Segera Bebaskan Lahan Situs Benteng Putri Hijau

👤Yoseph Pencawan 🕔Minggu 31 Mei 2020, 01:25 WIB
Situs Benteng Putri Hijau merupakan peninggalan Kerajaan Aru yang berkuasa di Pantai Sumatera Timur abad...
MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA  GANI

KAI Perpanjang Operasional Kereta Luar Biasa

👤Deden Muhamad Rojani 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 22:52 WIB
Joni menerangkan perpanjangan operasional KLB tersebut ditujukan untuk melayani masyarakat yang dikecualikan sesuai dengan aturan...
MI/ BARY FATHAHILAH

11 Syarat untuk Memberlakukan New Normal

👤Antara 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 21:17 WIB
Prof Wiku Adisasmito menyebutkan terdapat 11 indikator kesehatan masyarakat agar bisa kembali ke aktivitas ekonomi produktif dan aman dari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya