Senin 13 Januari 2020, 14:07 WIB

Soal ASABRI, Komisi VI DPR RI Bakal Panggil Menteri BUMN

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
Soal ASABRI, Komisi VI DPR RI Bakal Panggil Menteri BUMN

Istimewa/DPR RI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

 

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan bahwa Komisi VI akan segera memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjelaskan perkembangan terkait kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) yang mengalami kerugian mencapai Rp10 triliun.

Pemanggilan akan dilakukan dalam waktu dekat usai Menteri kembali ke Tanah Air dari kunjunganya ke Abu Dhabi mendampingi Presiden Jokowi.

Baca juga : KPK akan Dalami Kasus ASABRI

"Kita ingin mendengarkan dari Pak Erick Thohir soal kasus Asabri. Ada apa dengan Asabri? Untuk itu, kita akan melalukan rapat gabungan setelah beliau pulang dari Abu Dhabi mendampingi Presiden Jokowi," kata Andre seusai Rapat Paripurna DPR ke-7, di Jakarta, Senin (13/1).

Menurut Andre, saat ini Komisi VI masih menindaklanjuti kasus PT Asuransi Jiwasraya. Pihaknya pun mendorong pimpinan DPR untuk segera membentuk panitia khusus (Pansus) terkait kasus Jiwasraya dan bukan tidak mungkin akan dibentuk pula Pansus ASABRI.

"Jadi lebih efektif, lebih efisien, lebih konkret kalau DPR membentum Pansus Jiwasraya. ASABRI juga nanti," tambah Andre.

Pansus Jiwasraya dan ASABRI dinilainya sangat penting mengingat kasus tersebut menyebabkan kerugian yang besar baik kepada nasabah maupun negara. Bahkan dia mengatakan kasus Jiwasraya dan Asabri kerugiannya melebihi kasus Bank Century beberapa tahun lalu.

Baca juga : OJK Harus Mendorong ASABRI Keluarkan Laporan Keuangan Terbaru

"Kalau Pansus tentu pendektannya lebih komprehensif. DPR bisa mengejar pelaku dengan memanggil Jaksa Agung dan penegak hukum nanti. Lalu DPR juga bisa memastikan dengan memanggil OJK untuk mengetahui sejauh mana OJK melakukan fungsi pengwasan. Kita akan panggil semua pihak," tutur Andre.

Sejauh ini, lanjutnya sudah ada tujuh fraksi di DPR yang menyetujui pembentukan Pansus. Sementara dua fraksi lainnya hanya menginginkan dibentuknya panitia kerja (Panja).

Dia pun menegaskan bahwa Panja hanya akan bergerak di masing-masing komisi di DPR. Semantara kedua kasus saat ini berkaitan lebih dari satu komisi saja, sehingga dibutuhkan koordinasi yang efektif yang bisa dilakukan melalui Pansus.

"Ada 7 fraksi yang sudah menyetujui, ada dua fraksi lain ingin hanya dengan panja. Tapi yang lain sudah setuju. Yang ingin dengan panja itu masih PDI Perjuangan, kalau tidak salah dengan Golkar. Sisanya tujuh fraksi lain insyaAllah sudah menyetujui dan mendukung dibentuknya pansus," pungkasnya.(Van/OL-09)

Baca Juga

ANTARA/Dhemas Reviyanto

Pangdam Jaya Sebut Ada Kelompok Islam yang Mengklaim Kebenaran

👤Rahmatul Fajri 🕔Rabu 25 November 2020, 12:43 WIB
"Sehingga yang muncul di permukaan adalah wajah agama yang kaku dan maunya menang...
Medcom/Yurike Budiman.

Edhy Prabowo Masih Diperiksa Intensif di KPK

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 25 November 2020, 12:34 WIB
KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status Edhy Prabowo dan sejumlah orang yang...
 DOK KEMENKO POLHUKAM

Ramai Berita Penangkapan Edhy, Mahfud Nyatakan Dukungan untuk KPK

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Rabu 25 November 2020, 12:24 WIB
"Saya jawab, "Lakukan, saya akan back up agar Anda tak...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya