Senin 13 Januari 2020, 13:27 WIB

PAN Harap Ambang Batas Parlemen Tak Naik

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
PAN Harap Ambang Batas Parlemen Tak Naik

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Anggota DPR RI Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo, atau yang popular dengan panggilan Eko Patrio.

 

ANGGOTA DPR RI Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo, berharap tak ada kenaikan ambang batas minimal di parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5%. Kenaikan itu tidak ditampik akan membuat upaya melaju ke parlemen menjadi lebih berat.

"Kita berharapnya sih sama saja seperti yang sekarang saja ya (tetap 4%)," ujar Eko, di gedung DPR, Jakarta, Senin, (13/1).

Eko menilai keinginan PDIP tersebut muncul karena saat ini PDIP tengah naik daun. Perolehan suara PDIP juga menjadi paling tinggi di masa kepemimpinan Joko Widodo. Meski begitu, ia mengatakan keinginan PDIP itu sebenarnya sah-sah saja.

"Sah-sah saja mereka sekarang kan sedang di atas angin, jadi mau parliamentary threshold berapapun sah-sah saja," ujar Eko.

Eko mengatakan bahwa bila nantinya usul itu muncul dalam revisi UU Pemilu, PAN akan berusaha mendalami dengan mencari angka terbaik untuk PT. Begitu juga soal saran mengembalikan pemilu legislatif (pileg) menjadi proporsional tertutup.

"Ginilah ini kan masih baru wacana dari mereka, nanti kita kembalikan lagi ke UU pemilu dan sebagainya. Tapi juga memang sah-sah saja buat kami juga untuk nanti mencari mungkin apa namanya, nilai yang moderat," ujar Eko.

Seperti diketahui, rakernas PDIP yang berakhir pada Minggu, (12/1) lalu menghasilkan dua rekomendasi. PDIP ingin Pileg kembali menerapkan sistem proporsional tertutup atau pemilih hanya mencoblos parpol, sementara caleg yang masuk DPR ditentukan parpol.

Kedua, terkait PT, PDIP juga ingin meningkatkan PT di DPR dari saat ini 4% menjadi 5%. PDIP juga ingin agar PT diberlakukan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. (Pro/OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More