Selasa 10 Februari 2015, 00:00 WIB

DPR tidak lagi Umbar Target

MI/NUR AVIANNI | Politik dan Hukum
DPR tidak lagi Umbar Target

ANTARA/YUDHI MAHATMA

 
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin menetapkan 159 rancangan undang-undang (RUU) yang akan dibahas para wakil rakyat hingga 2019. Sebanyak 37 di antaranya masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.

"DPR periode sekarang mulai realistis, tidak muluk-muluk lagi. Berbeda dengan ambisi DPR periode 2009-2014 yang ingin membahas 247 RUU sementara yang berhasil diselesaikan hanya 126 UU (51%)," papar peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat dihubungi, kemarin.

Meski demikian, ia tetap mengkritisi, apakah RUU yang masuk prolegnas itu benar-benar merupakan RUU yang dibutuhkan rakyat atau hanya RUU yang diinginkan DPR.

Lucius menekankan agar DPR jangan sampai dianggap tak paham masalah dan menyederhanakan masalah dengan hanya mengurangi jumlah target prolegnas, tetapi substansinya tetap saja sama, yakni menghasilkan RUU yang merupakan keinginan anggota dewan saja.

Selain itu, sambungnya, semakin sedikitnya RUU yang dibahas, tuntutan DPR untuk bisa menuntaskan RUU tersebut pun harus diperhatikan.

Ia menambahkan, ada kekhawatiran target DPR itu akan meleset karena perseteruan politik antarkoalisi masih jadi menu harian parlemen.

Pendapat yang sama juga disampaikan Ronald Rofiandri, Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

"Ada kehendak DPR dan pemerintah untuk tidak terlampau tinggi dalam menentukan target. Bahkan ada sinyal perbaikan yang muncul selama proses penyusunannya, misalnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang cukup aktif dalam mengusulkan dan membahas usul RUU," papar Ronald.

Berdasarkan pengamatannya, DPR periode kali ini akan membahas sekitar 37 RUU setiap tahunnya, berbeda dengan periode 2009-2014 yang setiap tahunnya membahas 50-60 RUU.

"Namun, perlu diingat, semua itu membutuhkan konsistensi. Jika DPR dan pemerintah masih mengakui adanya mekanisme luncuran, yaitu daftar RUU yang tidak tuntas kemudian dialihkan pada tahun berikutnya, DPR dan pemerintah tetap berpeluang menghadapi kegagalan mencapai target," terangnya.

Bukan harga mati

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan RUU yang masuk prolegnas sudah memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya asas urgensi. Tak hanya itu, Baleg DPR pun mengedepankan asas kualitas sebuah RUU untuk bisa masuk prolegnas.

"Itu semua amanat konstitusi," tegasnya.

Namun, ia pun mengatakan daftar RUU tersebut bukanlah harga mati. "Itu tidak harga mati. Nanti kita evaluasi lagi," cetusnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Saan Mustopa menekankan saat ini Baleg DPR lebih mengedepankan pembahasan prolegnas secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal itu didorong adanya parameter untuk memasukkan RUU ke prolegnas. (P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More