Senin 13 Januari 2020, 10:52 WIB

KPK Berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi Soal Harun Masiku

Adin Azhar | Politik dan Hukum
KPK Berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi Soal Harun Masiku

MI/ROMMY PUJIANTO
Logo KPK

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendapat informasi mengenai keberadaan tersangka suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Keimigrasian terkait hal tersebut.

"Info yang kami terima malah memang sejak sebelum adanya tangkap tangan, yang bersangkutan sedang di luar negeri. Siang ini, kami koordinasi dengan Menkumham untuk itu," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (13/1).

Pihaknya telah mengimbau pada Harun untuk menyerahkan diri. Jika tidak, KPK akan menyeret paksa Harun untuk diperiksa penyidik.

"Nanti kita akan tetap cari dan kita masukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)," ujar Ghufron.

Baca juga: KPU Harus Kembalikan Kepercayaan Publik

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1). Wahyu Setiawan diduga menerima suap untuk mengupayakan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif (caleg) PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan Harun Masiku.

Selain itu, KPK juga menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dolar Singapura saat OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya, Wahyu juga diduga telah menerima suap Rp200 juta.

Lembaga antirasuah itu menetapkan empat tersangka dalam kasus ini.

Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, menjadi tersangka penerima suap.

Kader PDI Perjuangan Harun Masiku dan pihak swasta, Saeful, menjadi tersangka penyuap. Saeful diduga menjadi staf di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan hanya Harun Masiku yang belum ditahan KPK. KPK meminta Harun segera menyerahkan diri.

Sementara itu, tiga tersangka lain menghuni Rumah Tahanan (Rutan) KPK. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More