Senin 13 Januari 2020, 10:52 WIB

KPK Berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi Soal Harun Masiku

Adin Azhar | Politik dan Hukum
KPK Berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi Soal Harun Masiku

MI/ROMMY PUJIANTO
Logo KPK

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendapat informasi mengenai keberadaan tersangka suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Keimigrasian terkait hal tersebut.

"Info yang kami terima malah memang sejak sebelum adanya tangkap tangan, yang bersangkutan sedang di luar negeri. Siang ini, kami koordinasi dengan Menkumham untuk itu," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (13/1).

Pihaknya telah mengimbau pada Harun untuk menyerahkan diri. Jika tidak, KPK akan menyeret paksa Harun untuk diperiksa penyidik.

"Nanti kita akan tetap cari dan kita masukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)," ujar Ghufron.

Baca juga: KPU Harus Kembalikan Kepercayaan Publik

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1). Wahyu Setiawan diduga menerima suap untuk mengupayakan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif (caleg) PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan Harun Masiku.

Selain itu, KPK juga menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dolar Singapura saat OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya, Wahyu juga diduga telah menerima suap Rp200 juta.

Lembaga antirasuah itu menetapkan empat tersangka dalam kasus ini.

Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, menjadi tersangka penerima suap.

Kader PDI Perjuangan Harun Masiku dan pihak swasta, Saeful, menjadi tersangka penyuap. Saeful diduga menjadi staf di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan hanya Harun Masiku yang belum ditahan KPK. KPK meminta Harun segera menyerahkan diri.

Sementara itu, tiga tersangka lain menghuni Rumah Tahanan (Rutan) KPK. (OL-2)

Baca Juga

ASN

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:05 WIB
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu...
DOK MI

Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:40 WIB
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena...
Dok MI

Megawati Resmikan 13 Kantor dan Patung Soekarno

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:00 WIB
Megawati berpesan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pengorganisasian seluruh kegiatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya