Minggu 12 Januari 2020, 21:06 WIB

Agar Kerja KPK Tak Lelet, Izin Lisan Dewas Sudah Cukup

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Agar Kerja KPK Tak Lelet, Izin Lisan Dewas Sudah Cukup

Dok MI
Asep Warlan Yusuf

 

KEBERADAAN Dewan Pengawas (Dewas) dinilai memperlambat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, KPK harus mendapat izin terlebih dahulu dari Dewas KPK dalam melakukan upaya hukum seperti penggeledahan dan penyadapan.

Pakar hukum dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengemukakan, alternatif ketika peraturan internal KPK belum dibuat dalam UU 19/2019, pengawasan dan perizinan dari Dewas KPK bisa dilakukan via lisan.

"Supaya memang mendapatkan penguatan hukum dari tata cara tadi dengan UU yang baru, maka boleh saja pengawasan itu dilakukan dengan lisan saja misalnya, tidak perlu ada tertulis. Tapi mereka mengetahui mereka melakukan tindakan-tindakan projusticia," ujarnya, Minggu (12/1)

Ia juga menyarankan agar proses persetujuan dari Dewas bisa dibuat simpel.

"Tidak perlu ada surat atau izin lagi, karena tata caranya belum ada. bisa jadi cuman lapor saja, ok setuju, jalan," tandasnya.

 

Baca juga: Indriyanto: OTT KPK tak Bertentangan dengan UU KPK Baru

 

Menurutnya cara semacam itu sudah sah. "Lisan saja, bahkan kalau pakai WA saja cukup, sms saja cukup, itu sudah sah, misalnya begitu" lanjutnya.

Meski demikian, menurutnya, KPK harus harus secepatnya membentuk peraturan internal sebagau turunan dari UU KPK terkait dengan mekanisme penindakan yang memerlukan izin Dewas.

"Jadi memang sebaiknya, idealnya, dibuat tata cara yang kira-kira bisa mendukung upaya penegakan hukum. Jangan tata cara dibuat lebih rigid, lebih birokratis. Jangan begitu. Dibuatlah semudah mungkin. Harusnya begitu. Sehingga Dewas tidak menghambat penegakan hukum itu," tegas Asep.

Aturan internal tersebut, menurutnya, harus simpel dan ringkas. Tidak boleh malah memunculkan birokrasi baru yang malah meleletkan kerja KPK.

"Tapi semangatnya, orientasinya, komitmennya, jangan justru memberi birokrasi baru, justru akan menghambat. Semangatnya tidak boleh begitu, tapi melancarkan, pendukungan kuat dari Dewas untuk mendapat penguatan hukum," tegasnya. (OL-8)

Baca Juga

BIRO PERS/SETPRS/RUSMAN

Kecaman Jokowi kepada Macron Diapresiasi

👤Andhika Prasetyo 🕔Minggu 01 November 2020, 02:52 WIB
Pemerintah mempersilakan masyarakat memprotes pernyataan Presiden Prancis, tetapi harus dilakukan tanpa...
MI/Susanto

Siti Fadillah Bebas, KPK : Semoga Jadi Pelajaran Pejabat Lain

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 18:18 WIB
Ia mengatakan, kasus Siti Fadillah Supari harus menjadi perhatian dan pelajaran pejabat negara yang masih aktif dan berwenang menggunakan...
Antara/Abriawan Abhe

Mahfud MD: Protes Penyataan Presiden Macron Harus Tertib

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 17:08 WIB
"Pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya