Minggu 12 Januari 2020, 20:12 WIB

Saut: Penyadapan Dua OTT Prosesnya di Rezim Agus Cs

cahya mulyana | Politik dan Hukum
Saut: Penyadapan Dua OTT Prosesnya di Rezim Agus Cs

MI/ Pius Erlangga
Bekas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

 

MANTAN Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan dua operasi tangkap tangan (KPK) era Firli Bahuri proses izin penyadapannya terjadi di zaman Agus Rahadrdjo. Tepatnya pertengahan tahun lalu.

"Izin penyadapan dua OTT terbaru ditandatangani KPK era Agus Rahardjo," katanya kepada Media Indonesia, Minggu (12/1).

Menurut dia proses penyelidikan dua perkara tersebut berlangsung pada 2019. Kemudian pimpinan KPK era Agus Rahardjo beberapa bulan sebelum lengser mengeluarkan surat perintah penyadapan.

 

Baca juga: Indriyanto: OTT KPK tak Bertentangan dengan UU KPK Baru

 

Hal itu, kata dia, karena pengungkapan dua praktik rasyawah ini membutuhkan penyelidikan mendalam terkait komunikasi antarpihak yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Lebih rinci tanya pimpinan KPK sekarang karena saya lupa dan yang saya ingat (izin penyadapan ditandatangani) sekitar tengah tahun 2019 ke atas dan akhir tahunan 2019," pungkasnya.

Operasi tangkap tangan KPK terhadap anggota KPU, Wahyu Setiawan, dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah rentan menghadapi praperadilan. Pasalnya, KPK menangkap keduanya sebelum aturan peralihan bagi KPK untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan terbit. (OL-8)

Baca Juga

BIRO PERS/SETPRS/RUSMAN

Kecaman Jokowi kepada Macron Diapresiasi

👤Andhika Prasetyo 🕔Minggu 01 November 2020, 02:52 WIB
Pemerintah mempersilakan masyarakat memprotes pernyataan Presiden Prancis, tetapi harus dilakukan tanpa...
MI/Susanto

Siti Fadillah Bebas, KPK : Semoga Jadi Pelajaran Pejabat Lain

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 18:18 WIB
Ia mengatakan, kasus Siti Fadillah Supari harus menjadi perhatian dan pelajaran pejabat negara yang masih aktif dan berwenang menggunakan...
Antara/Abriawan Abhe

Mahfud MD: Protes Penyataan Presiden Macron Harus Tertib

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 17:08 WIB
"Pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya