Minggu 12 Januari 2020, 18:30 WIB

Kemhan Tunggu Hasil Audit Dugaan Korupsi di Asabri

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
Kemhan Tunggu Hasil Audit Dugaan Korupsi di Asabri

Antara
Dahnil Simanjuntak

 

KABAR miring seputar PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri) turut menjadi perhatian Kementerian Pertahanan. Sebanyak lebih dari lebih dari Rp10 triliun diduga menjadi bancakan di perusahaan BUMN yang mengurus asuransi prajurit TNI, Polri, dan PNS di Kementerian Pertahanan, dan Polri.

Staf Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianti, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kabar miring itu kini juga tengah dibahas di internal kementerian. Pihaknya menunggu adanya hasil audit dari otoritas berwenang yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kemhan sedang mempelajari apa yang terjadi terhadap Asabri dan menunggu data lengkap dari pihak auditor. Tentu Kemhan berkepentingan karena yang dikelola oleh Asabri adalah uang prajurit TNI dan ASN Kemhan," kata Dahnil menjawab Media Indonesia, Minggu (12/1).

 

Baca juga: Hasto Siap Penuhi Panggilan KPK

 

Menurut Dahnil, pihaknya masih belum menentukan tindak lanjut terkait dugaan penyelewengan dana prajurit tersebut. Kemhan akan melakukan tindak lanjut setelah adanya audit demi memastikan hak-hak para prajurit dan ASN Kemhan tidak terganggu dengan adanya kasus tersebut.

"Menhan ingin memastikan hak prajurit dan purnawiran tetap terjaga," kata Dahnil.

Dugaan penyelewengan dana asuransi tersebut diduga dilakukan dengan modus investasi saham gorengan. Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyatakan ada isu korupsi di Asabri yang nilainya mencapai Rp10 triliun.

Asabri merupakan perusahaan asuransi jiwa yang diselenggarakan secara wajib untuk memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan. (OL-8)

Baca Juga

ASN

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:05 WIB
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu...
DOK MI

Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:40 WIB
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena...
Dok MI

Megawati Resmikan 13 Kantor dan Patung Soekarno

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:00 WIB
Megawati berpesan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pengorganisasian seluruh kegiatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya