Minggu 12 Januari 2020, 16:25 WIB

Penjajakan Kerja Sama dengan Jepang Bukan untuk Lawan Tiongkok

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Penjajakan Kerja Sama dengan Jepang Bukan untuk Lawan Tiongkok

Antara/Humas KKP
PerairanNatuna

 

KETUA Tim Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, menyatakan penjajakan kerja sama perikanan pemerintah Indonesia dengan Jepang di perairan Natuna semata-semata untuk menarik masuk investasi. Ia membantah dugaan bahwa kerja sama dijajaki sebagai salah satu upaya menghalau aktivitas nelayan Tiongkok di perairan Natuna Utara.

"Kita ini kan terbuka pada semua negara di dunia. Negara Indonesia ini kan bebas aktif," ujar Ali, di Upnormal Coffeeroaster, Jakarta, Minggu (12/1).

Baca juga: Konflik RI dan Tiongkok di Natuna Dinilai Sulit Diselesaikan

Tidak hanya pada Jepang, peluang kerja sama investasi, baik di bidang perikanan, atau lainnya juga terbuka bagi negara lain. Termasuk Tiongkok bila mereka ingin berinvestasi.

"Kita tunggu lagi habis Jepang mana lagi. Tiongkok monggo, tidak ada masalah," ujar Ali.

Ia mengatakan, semua negara berpeluang mendapatkan izin investasi di Indonesia. Namun, mereka terlebih dulu juga harus mengakui dan tidak menganggu kedaulatan Indonesia.

"Jadi bisa sepanjang dalam wilayah kedaulatan di Republik Indonesia dan negara mana saja yang mau bekerja sama dengan Indonesia dan mengakui wilayah kedaulatan Republik Indonesia," ujar Ali.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (10/1). Dalam pertemuan itu, Jokowi mengaku ingin mengajak Jepang untuk berinvestasi di Natuna. (OL-6)

Baca Juga

ASN

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:05 WIB
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu...
DOK MI

Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:40 WIB
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena...
Dok MI

Megawati Resmikan 13 Kantor dan Patung Soekarno

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:00 WIB
Megawati berpesan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pengorganisasian seluruh kegiatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya