Minggu 12 Januari 2020, 15:03 WIB

Kapal Nelayan dan Patroli Besar Harus Dihadirkan di Natuna

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Kapal Nelayan dan Patroli Besar Harus Dihadirkan di Natuna

MI/ROMMY PUJIANTO
Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana.

 

MASUKNYA kapal nelayan dan coast guard Tiongkok di perairan Natuna Utara disebut sebagai dampak tidak hadirnya nelayan dan patroli atau coast guard Indonesia secara konsisten di sana. Berbeda dengan Tiongkok yang secara konsisten selalu memiliki nelayan dan coast guard yang bekerja secara aktif di sana.

"Mereka hadir secara fisik di wilayah 9 garis putus yang masuk ke ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia itu, nelayan-nelayannya hadir di sana. Kalau kita di Natuna orientasinya bisnis, kalau di sana dapat ikan bagus dan murah akan ada, kalau sebaliknya tidak akan hadir," ujar Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahano Juwana, di Upnormal Coffeeroaster, Jakarta, Minggu (12/1).

Baca juga: Kapal Tiongkok belum Menjauh dari Natuna

Kapal patroli yang ada selama ini di sekitar laut Natuna Utara dinilai masih minim dan kapasitasnya tidak memadai. Sementara, untuk bisa memantau maksimal wilayah laut Natuna Utara dibutuhkan kapal dengan kapasitas yang cukup besar.

"Jadi, Indonesia sekarang itu kalau mau patroli harus pakai kapal TNI AL," ujar Hikmahanto.

Sementara di ZEE, yang seharusnya berperan adalah kapal patroli, bukan kapal TNI AL.

"Kapal patroli mudah-mudahan pemerintah bisa punya coast guard besar untuk bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Harus kuat-kuatan di coast guard karena di ZEE tidak bisa menggunakan senjata. Kita harus konsisten menolak kebijakan 9 dash line juga," ujar Hikmahanto.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan pemerintah memalui KKP tengah menyiapkan berbagai upaya penguatan di laut Natuna Utara. Mulai dari kehadiran nelayan hingga patroli.

"Pemerintah melalui menteri KKP tengah menyiapkam sarana prasarana untuk membantu nelayam dan juga akan memastikan keberadaan kapal patroli untuk mengawal mereka nantinya," ujar Ngabalin. (OL-6)

Baca Juga

Dok. Bakamla RI

Cegah Covid-19, Bakamla Pastikan TKI Kembali Lewat Jalur Legal

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 31 Maret 2020, 20:05 WIB
TKI yang pulang melalui jalur tikus khususnya dari Malaysia akan diarahkan ke dua pelabuhan resmi yakni Batam dan Tanjung Balai Karimun...
MI/M Irfan

Anggota Fraksi NasDem DKI Sumbang Gaji 5 Bulan untuk Covid 19

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 31 Maret 2020, 19:00 WIB
Atas dasar kemanusian seorang anggota DPRD DKI sumbangkan gaji dan tunjangan selama lima bulan kedepan untuk penanganan covid 19 di Ibu...
Ilustrasi

PLN Akan Bebaskan Tagihan Listik 450 Va

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Selasa 31 Maret 2020, 18:51 WIB
PLN bebaskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (Va) serta diskon pembayaran 50 persen untuk tujuh juta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya