Sabtu 11 Januari 2020, 18:37 WIB

Izin Dewas Dikantongi, KPK Siap usut Tuntas kasus Suap KPU

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Izin Dewas Dikantongi, KPK Siap usut Tuntas kasus Suap KPU

Antara/Akbar Nugroho Gumay
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango

 

IZIN Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, kini telah dikantongi pimpinan KPK.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango pun menegaskan pihaknya siap untuk meneruskan upaya hukum terkait kasus yang menjerat Wahyu. Ia mengungkapkan, izin dari Dewas telah keluar sejak Jumat (10/1).

"Sudah clear semua sejak kemarin (10/1)," ujar Nawawi, ketika dihubungi, Sabtu, (11/1).

Baca juga : OTT Komisioner KPU Berdampak Besar ke Pilkada 2020

Seperti diketahui, saat ini untuk melakukan penggeledahan hingga penyadapan, KPK harus terlebih dulu mendapatkan izin Dewan Pengawas (Dewas). Dalam kasus yang menjerat komisioner KPU, Wahyu Setiawan, KPK harus terlebih dulu mendapat izin Dewas untuk menggeledah kantor KPU.

Dalam kasus yang melibatkan calon legislator dari PDIP dalam Pemilu 2019 itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto diduga terlibat karena ia dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menandatangani surat pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR yang jadi pokok masalah kasus suap yang menjerat Wahyu Setiawan. (OL-7)

Baca Juga

DOK DPR RI

Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM Produksi Masker Non-Medis

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 April 2020, 13:12 WIB
Menurut Aria Bima dengan adanya wabah ini, usaha kecil sudah sangat kesulitan mendulang profit sehingga membutuhkan stimulus dari...
SETPRES/RUSMAN

RS Galang Bersiap Hadapi Serbuan TKI

👤Cah/P-2 🕔Sabtu 04 April 2020, 07:25 WIB
Rumah sakit tersebut akan mempersiapkan diri menghadapi kepulangan 20 ribu tenaga kerja Indonesia dari Malaysia dan mulai beroperasi...
 Medcom.id

Omnibus Law dan RKUHP tidak Mendesak

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Sabtu 04 April 2020, 07:15 WIB
Pelaksanaan fungsi legislasi DPR bisa dilakukan dengan memastikan penyusunan naskah akademik dan naskah draf...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya