Sabtu 11 Januari 2020, 09:05 WIB

Mengawal Natuna dari Kapal-Kapal Pencuri

Hilda Julaika | Politik dan Hukum
Mengawal Natuna dari Kapal-Kapal Pencuri

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz
Prajurit KRI Usman Harun-359 melakukan peran parade lambung kanan di Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (9/1/2020).

 

UNTUK menjaga Perairan Natuna Utara agar ti­dak terus-menerus menjadi area jarahan kapal-kapal asing pencuri ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI-AL, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) akan memperketat pengawalan di wilayah perbatasan perairan itu.

Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Suharta, mengemukakan hal itu kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

“Kami melakukan pengawasan secara bergantian dan berkelanjutan. Kami akan mengawal wilayah perbatasan Perairan Natuna,” kata Suharta.

Selain pengawalan yang dila­kukan ketiga institusi tersebut, KKP akan semakin memperketat pengawasan dengan opera­si kapal. Pasalnya, selama ini penjaga­an melalui operasi kapal tidak dilakukan berkala sehingga KKP tidak leluasa memantau dan mengawasi laut.

Ke depan, KKP akan meningkat­kan frekuensi pengawasan de­­­­­­ngan menghadirkan kapal peng­­awasan. Menurut Suharta, operasi kapal pengawas harus bi­sa mencegah kekosongan penja­gaan dan melindungi Per­airan Natuna.

“Frekuensi pengawasan dan ke­hadiran kapal pengawas di ting­katkan sehingga tidak terjadi kekosongan di wilayah tersebut,” lanjut Suharta.

Selain itu, KKP berencana merelokasi nelayan yang menang­­kap ikan ke Natuna Utara. Relokasi ini disertai pemberi­an insentif be­­rupa fasilitas/in­frastruktur pen­daratan ikan, logistik kapal dan awak kapal, serta sarana peng­olahan dan pemasaran.

Indonesia sudah melayangkan protes kepada Tiongkok atas pe­­­­langgaran zona ekonomi eks­klusif (ZEE) setelah kapal penjaga pantai Tiongkok mengawal kapal nelayan untuk mencuri ikan di Perairan Natuna Utara.

Investasi Jepang

Pemerintah pun menjajaki ker­­ja sama di sektor perikanan de­ngan Jepang. Hal itu menjadi ha­rapan Presiden Joko Widodo ke­tika menerima delegasi Mente­ri Luar Negeri Jepang, Motegi To­shimitsu, di Istana Merdeka Ja­karta, kemarin.

Jokowi membuka peluang bagi Jepang untuk berinvestasi di sektor perikanan di Natuna. Saat ini, Jepang menjadi mitra dalam pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu fase pertama di Natuna.

“Beberapa hal berkaitan dengan prioritas Indonesia terkait Jepang yang pertama di bidang investasi. Saya ingin mengajak Jepang melakukan investasi di Natuna,” papar Presiden.

Kunjungan Motegi ke Indonesia merupakan yang pertama setelah dia menjabat posisi tersebut sejak 11 September 2019. Natuna belakangan menjadi sorotan karena kapal-kapal ikan Tiongkok masuk ke Perairan Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia.

“Saya mengapresiasi kerja sa­ma di Natuna, yaitu pembangunan fase pertama sentra ke­lautan dan perikanan terpadu. Sa­ya harap usulan pendanaan un­tuk fase kedua dapat segera di­tindaklanjuti,” ucap Jokowi.

Menlu Retno Marsudi menambahkan, selain investasi di kepu­lauan-kepulauan terluar, kerja sama investasi Jepang di bidang infrastruktur tetap berlanjut.

Retno mengimbuhkan, Presiden Jokowi juga berharap draf perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif regional (RCEP) yang hingga kini masih terus dibahas segera disetujui dan ditandatangani 10 negara ASEAN beserta 5 negara mitra. Salah satunya Jepang.

“Kita membahas (RCEP). Saya masih akan membahas lebih de­­­tail agar dapat ditandata­ngani tahun ini,” tandas Retno. (Dhk/X-3)

Baca Juga

MI/Yoseph Pencawan

Lagu Ampun Bang Jago Menginspirasi Bobby Nasution

👤Yoseph Pencawan 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 23:14 WIB
Bobby meminta agar makna lagu tersebut menginspirasi para pendukungnya untuk tidak membalas fitnah atau tuduhan...
ANTARA

Inpres Nomor 9/2020 Bukti Komitmen Jokowi untuk Papua

👤Widhoroso 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 21:50 WIB
Ada empat hal yang harus diperbaiki untuk lebih meningkatkan lagi dampak positif Otsus di...
DOK MI

Birokrasi Rumit Sebabkan Rasuah Dana Transfer Daerah

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 18:20 WIB
Untuk menangani sengkarut sistem penganggaran ini, pemerintah pusat disarankan memperbaiki aturannya. Penyederhanaan birokrasi menjadi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya