Sabtu 11 Januari 2020, 07:55 WIB

KPK Pantang Ciut Nyali

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
KPK Pantang  Ciut Nyali

ANTARA/DHEMAS REVIYANTO
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan memasuki mobil tahanan KPK kemarin.

 

NYALI Komisi Pembe­rantasan Korupsi dalam memberantas rasuah tanpa pandang bulu tengah diuji. Mereka tak boleh gentar menindak siapa pun yang terlibat dalam kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setia­wan meski perkara itu ikut membelit partai pemenang pemilu, PDIP.

Wahyu menjadi tersangka KPK karena diduga menerima suap untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR dari PDIP melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) menggantikan almarhum Naza­rudin Kiemas dari Daerah Pemilihan Sumatra Selatan I.

KPU sebenarnya telah menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin karena dia merupakan pemilik suara terbanyak setelah almarhum. Namun, berbekal putusan Mahkamah Agung No 57 P/HUM/2019 bahwa ketika ada anggota dewan yang meninggal dunia, penggantinya diserahkan kepada partai politik, PDIP mengajukan Harun yang menggantikan Nazarudin. Menurut Ketua KPU Arief Budiman, kemarin, surat permohonan itu ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

KPK menerangkan bahwa Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu meloloskan Harun dan telah menerima Rp600 juta. Selain Wahyu, KPK menetapkan tiga tersangka lain, termasuk Saeful dari pihak swasta yang juga staf Hasto.

Koordinator Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, mengingatkan KPK untuk tidak berhenti di Wahyu. “ICW mendorong KPK untuk menggali adakah oknum PDIP yang berperan atau terlibat dalam PAW yang berujung terjadinya praktik suap,” ujarnya, kemarin.

Menurut Donal, dugaan keterlibatan pihak di PDIP didasarkan pada sejumlah fakta yang diungkap KPK. Pertama, adanya perintah salah satu pengurus DPP PDIP kepada advokat bernama Doni untuk mengajukan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU No 3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Setelah itu, langkah PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan Harun sebagai pengganti Nazarudin. Padahal, ketentuan penggantian caleg terpilih diatur dalam Pasal 426 ayat 3 UU No 7/2017 tentang Pemilu bahwa caleg terpilih yang meninggal digantikan pemilik suara terbanyak berikutnya pada dapil yang sama.

Peneliti politik LIPI Siti Zuhro juga menegaskan pentingnya KPK tak tebang pilih dalam menangani kasus Wahyu. “Hukum harus runcing ke semuanya meskipun itu menyangkut kekuatan politik besar. KPK yang belakangan ini dinilai dilumpuhkan harus bisa menunjukkan bahwa mereka masih fungsional memberantas korupsi,” tandasnya.

Tugas berat

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayit­no, pun menekankan KPK pantang gentar untuk menindak aktor lain dalam kasus itu. Menurutnya, upaya pengusutan pasti tidak akan mudah karena diduga melibatkan elite partai pemenang Pemilu 2019, PDIP.

“Kalau bisa tuntas, ini tentu akan menjadi gebrakan bagi kepemimpinan KPK periode saat ini yang sebelumnya dipandang miring oleh masyarakat. Ini memang tugas berat bagi KPK, tapi dari situ nanti kepercayaan publik bisa semakin tumbuh,’’ ucap Adi.

KPK berjanji tidak pandang bulu dan akan memanggil Hasto untuk dimintai keterangan. ‘’Kalau penyidik membutuhkan keterangan, pasti akan dipanggil,’’ kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri. Dia menambahkan, penyi­dik juga sudah mendapatkan izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK.

Di sela Rakernas I dan HUT ke-47 PDIP di Jakarta, kemarin, Hasto membantah terlibat dalam kasus suap yang menjerat Wahyu. Dia menuding ada pihak-pihak yang mencoba mengkaitkannya dalam perkara itu. (Cah/Dhk/X-8)

 

Baca Juga

Ist/DPR

Pemerintah Diminta Tegas tentang Protokol Kesehatan di Sekolah

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 10:04 WIB
Pemerintah harus detail dan tegas tentang protokol kesehatan di sekolah, terutama Sekolah Dasar (SD) yang jumlah muridnya bisa mencapai 40...
Ist/DPR

Timwas DPR Minta BPK Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:54 WIB
Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI meminta Badan Pemeeiksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan secara detail...
MI/Pius Erlangga

Bawaslu Dorong PKPU Adopsi Protokol Kesehatan

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:49 WIB
Berbagai permasalahan, menurutnya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di daerah menjadi hambatan yang perlu dicarikan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya