Jumat 10 Januari 2020, 12:47 WIB

Fraksi NasDem Tegaskan Tidak Ada Ruang Jual Beli Terkait PAW

Fraksi NasDem Tegaskan Tidak Ada Ruang Jual Beli Terkait PAW

Antara
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2020) dini hari.

 

SEKRETARIS Fraksi Partai NasDem DPR RI Saan Mustofa menegaskan tidak ada ruang untuk melakukan jual beli atau suap terkait dengan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Menurut dia, aturan PAW sudah diatur secara baku dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga semua pihak harus mengikutinya.

"Kalau terkait dengan PAW, sudah jelas aturan hukumnya. Kalau yang terpilih berhalangan tetap, meninggal, dan mengundurkan diri, penggantinya adalah yang memiliki suara terbanyak kedua," kata Saan di Jakarta, Jumat (10/1).

Dalam Pasal 426 Ayat 3 UU No. 7/2017 disebutkan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diganti oleh KPU, KPU provinsi. Dan KPU kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

Saan mengatakan bahwa aturan PAW dalam UU Pemilu tersebut sudah baku sehingga kalau parpol tidak menghendaki seorang menjadi pengganti, ada mekanisme internalnya. Ia mencontohkan parpol bisa meminta untuk mundur. Atau kalau yang bersangkutan melakukan kesalahan, dilakukan pemecatan, lalu dilanjutkan ke KPU.

"Nanti KPU selama tidak ada gugatan hukum, langsung proses. Namun, kalau ada gugatan hukum, ditunda sampai selesai proses hukumnya," ujarnya.

Menurut dia, seharusnya masing-masing pihak, seperti penyelenggara pemilu, partai politik, dan calon anggota legislatif paham dan menyadari bahwa tidak ada ruang bermain di level KPU untuk PAW. Dalam perkara kasus dugaan suap terkait dengan PAW anggota DPR RI terpilih dari PDI Perjuangan periode 2019-2024, KPK menetapkan anggota KPU RI Wahyu Setiawan sebagai tersangka.

baca juga: Setelah Saleh Husin, Noor Marzuki Jadi Tim Ahli Wapres

Wahyu diduga menerima suap Rp600 juta dari kader PDIP Harun Masiku agar menetapkan Harun menjadi anggota DPR asal Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I untuk menggantikan caleg DPR terpilih Fraksi PDIP dari Dapil Sumsel I, yaitu Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Untuk memenuhi permintaan Harun tersebut, Wahyu meminta dana operasional sebesar Rp900 juta. Namun, dari jumlah tersebut, Wahyu hanya menerima Rp600 juta. (OL-3)

 

Baca Juga

BIRO PERS/SETPRS/RUSMAN

Kecaman Jokowi kepada Macron Diapresiasi

👤Andhika Prasetyo 🕔Minggu 01 November 2020, 02:52 WIB
Pemerintah mempersilakan masyarakat memprotes pernyataan Presiden Prancis, tetapi harus dilakukan tanpa...
MI/Susanto

Siti Fadillah Bebas, KPK : Semoga Jadi Pelajaran Pejabat Lain

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 18:18 WIB
Ia mengatakan, kasus Siti Fadillah Supari harus menjadi perhatian dan pelajaran pejabat negara yang masih aktif dan berwenang menggunakan...
Antara/Abriawan Abhe

Mahfud MD: Protes Penyataan Presiden Macron Harus Tertib

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 17:08 WIB
"Pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya