Jumat 10 Januari 2020, 12:00 WIB

ICW Desak KPK Bongkar Dugaan Keterlibatan Oknum DPP PDIP

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
ICW Desak KPK Bongkar Dugaan Keterlibatan Oknum DPP PDIP

MI/Rommy Pujianto
Peneliti ICW Donal Fariz

 

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan dugaan keterlibatan aktor-aktor lain dalam kasus suap yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

"ICW mendorong KPK untuk menggali adakah oknum PDIP yang berperan atau terlibat dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) tersebut yang berujung pada terjadinya praktik suap," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz melalui keterangan pers di Jakarta, Jumat (10/1).

Menurut Donal, dugaan keterlibatan pihak lain di PDIP didasarkan pada sejumlah fakta yang telah diungkap KPK. Pertama, adanya perintah salah satu pengurus DPP PDIP kepada advokat bernama Doni untuk mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Kemudian, PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti caleg Nazarudin Kiemas yang meninggal. Proses tersebut, sambung Donal, menunjukkan adanya peran partai untuk turut mendorong proses PAW.

Baca juga: Kasus Komisioner KPU, KPK Sasar Sumber Uang Suap

Padahal, lanjut dia, ketentuan penggantian caleg terpilih diatur dalam Pasal 426 Ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan itu menyatakan caleg terpilih yang meninggal digantikan oleh pemilik suara terbanyak berikutnya pada dapil yang sama.

"Akan tetapi partai justru tetap mendorong Harun Masiku untuk menggantikan Nazarudin Kiemas," imbuh Donal.

Terkait dengan insiden gagalnya penyegelan di kantor DPP PDIP, ICW mendesak partai berlambang banteng itu untuk mendukung dan kooperatif terhadap segala langkah hukum proyustisia yang dilakukan KPK.(OL-5)

Baca Juga

SETPRES/RUSMAN

RS Galang Bersiap Hadapi Serbuan TKI

👤Cah/P-2 🕔Sabtu 04 April 2020, 07:25 WIB
Rumah sakit tersebut akan mempersiapkan diri menghadapi kepulangan 20 ribu tenaga kerja Indonesia dari Malaysia dan mulai beroperasi...
 Medcom.id

Omnibus Law dan RKUHP tidak Mendesak

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Sabtu 04 April 2020, 07:15 WIB
Pelaksanaan fungsi legislasi DPR bisa dilakukan dengan memastikan penyusunan naskah akademik dan naskah draf...
ANTARA/Aprillio Akbar

Denny JA: Indonesia Bisa Lampaui AS Jika Tidak Ada Larangan Mudik

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 04 April 2020, 07:05 WIB
Pendiri Lembaga Survei Indonesia Denny Januar Ali menilai pelarangan masyarakat bepergian ke luar kota termasuk mudik sebuah keharusan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya