Jumat 10 Januari 2020, 08:15 WIB

Penanganan Kekerasan kepada Anak Direformasi

Fer/Ant/X-10 | Humaniora
Penanganan Kekerasan kepada Anak Direformasi

KPAI/NRC/L-1
Kekerasan terhadap Anak

 

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan kementerian/lembaga terkait melakukan reformasi besar-besaran dalam manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

"Lakukan reformasi besar-besaran terhadap manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap anak agar bisa dilakukan lebih cepat, terintegrasi, dan lebih komprehensif," kata Presiden dalam rapat terbatas penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

"Bila perlu one stop service mulai dari layanan pengaduan, pendampingan, dan mendapatkan layanan kesehatan," ujar Jokowi.

Presiden mengatakan pelayanan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban mesti diperbaiki, juga fasilitas pelayanan satu pintu untuk pengaduan masyarakat, pendampingan, dan layanan kesehatan berkenaan dengan kasus kekerasan terhadap anak.

Presiden pun mengemukakan sistem pengaduan dan pelaporan harus diperbaiki supaya korban, keluarga, dan masyarakat mengetahui ke mana dan bagaimana mereka mesti melaporkan kasus kekerasan terhadap anak.

"Serta yang paling penting ialah mendapatkan respons secepat-cepatnya," tegasnya.

Jokowi juga menekankan pentingnya hukuman yang memberikan efek jera dalam perkara-perkara kekerasan terhadap anak, utamanya dalam kasus pedofilia.

"Proses penegakan hukum yang memberikan efek jera, terutama terkait dengan kasus pedofilia dan kekerasan seksual kepada anak, juga layanan pendampingan bantuan hukum (bagi korban) sangat penting sekali diberikan," jelasnya.

Selain itu, Kepala Negara mengatakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak harus diutamakan dan mesti melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengatakan kasus kekerasan terhadap anak seperti fenomena gunung es.

Ia meyakini bahwa persoalan tersebut sangat banyak terjadi di masyarakat, tetapi hanya sebagian kecil yang terlaporkan dan diketahui (lihat grafik).

Perluas kewenangan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmavati mengatakan tugas dan fungsi Kementerian PPPA akan diperluas sehingga dapat melakukan implementasi program.

"Tadi sudah ada arahan Bapak Presiden, akan diperluas Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian PPPA. Tugas dan fungsinya tidak hanya koordinatif, tetapi ke depan bisa melaksanakan implementasi pelaksanaan," kata Menteri PPPA dalam jumpa pers seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Hal itu, kata dia, akan memperkuat tugas dan fungsi kementeriannya sehingga dapat ikut menangani kasus.

Di lain pihak, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menjelaskan perlunya penerbitan peraturan menteri agama terkait dengan pencegahan kekerasan dan penanggulangannya di satuan pendidikan berbasis agama.

Di samping itu, Susanto menyoroti pemanfaatan internet yang juga berpotensi menimbulkan kekerasan ataupun pelecehan terhadap anak. "Itu juga penting menjadi konsentrasi semua pihak lintas kementerian dan lembaga yang terkait," kata Susanto. (Fer/Ant/X-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More