Kamis 09 Januari 2020, 20:36 WIB

Radhar: Pemerintah Jangan Hanya Berpikir Komersial dalam Kesenian

Syarief Oebaidillah | Humaniora
Radhar: Pemerintah Jangan Hanya Berpikir Komersial dalam Kesenian

FOTO ANTARA/M Agung Rajasa
Budayawan Radhar Panca Dahana

 

BUDAYAWAN Radhar Panca Dahana mengkritisi perampingan direktorat pada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dikhawatirkan perampingan ini menelurkan kebijakan kebudayaan yang tidak konstruktif

“Saya khawatir, kondisi kita saat ini seperti menuju titik nadir dengan digantinya direktorat kesenian .Lalu ada direktorat film, musik dan media baru. Sedangkan kesenian yang klasik dan tradisnional itu yang membentuk jati diri bangsa kita, Saya minta hal ini jangan dilupakan,” kata Radhar Panca Dahana menjawab Media Indonesia, Kamis malam ( 9/1) terkait perampingan pada direktorat Ditjen Kebudayaan Kemendikbud.

Radhar menjelaskan dengan keberadaan direktorat kesenian maka kesenian menjadi penting pasalnya seni dan lainnya bersifat purba sama dengan manusia seperti sastra, seni rupa, teater, dan tari yang merupakan seni yang menciptakan kebudayaan dan meneguhkan keberadaan manusia.  

"Nah sekarang itu tidak ada padahal dengan menjadi nomenklatur itu menjadi penting," tegasnya.

Radhar menduga penghilangan direktorat kesenian diganti dengan direktorat lain bermotif memberikan keuntungan komersial dengan cara berpikir melihat kesenian sebagai sumber kekayaan

Hemat dia, kesenian dan kebudayaan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya sekitar 30-40 tahun ke depan . “Pembangunan kita lebih bersifat materil yang mestinya diimbangi dengan pembanguan non materil. Saat ini terjadi pembangunan yang menghasilkan manusia yang koruptif yang menyebabkan tidak kreatif bahkan menuju kehancuran.Padahal kita menjadi manusia karena kebudayaan,” tegasnya.

Radhar mengingatkan jika pembangunan yang mengedepankan materil dan dipusatkan kepada pemerintah saja akan menjadi era Soeharto yang monolitik..sehingga terjadi pendangkalan dan pemahaman kebudayaan. “Akibatnya kebijakan yang dibuat tidak berdampak positif dan destruktif serta bisa membunuh kebudayaan itu sendiri,”tegasnya.

Radhar yang juga turut berjuang dalam pengesahaan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan merasa khawatir semua produk kebudayana yang akan dihasilkan seperti adanya Direktorat Film ,Musik dan Media Baru menjurus pada kebudayaan yang memajukan bisnis semata. “Itulah ironi kebudayan kita sekarang,”pungkasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More