Kamis 09 Januari 2020, 20:34 WIB

Nelayan Natuna Keberatan Kehadiran Nelayan Pantura

M. Iqbal Al Machmudi | Nusantara
 Nelayan Natuna Keberatan Kehadiran Nelayan Pantura

ANTARA/Oky Lukmansyah
Foto aerial kapal nelayan bersandar di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah, Rabu (8/1). Mereka siap melaut mencari ikan di Kepulauan Natuna.

 

RENCANA pemerintah mengirimkan 120 nelayan Pantai Utara Jawa (Pantura) ke Perairan Natuna menimbulkan reaksi dari nelayan lokal Natuna.

Ketua Rukun Nelayan Lubuk Lumbang Kepulauan Natuna, Herman, mengatakan bahwa rencana pemerintah tersebut seharusnya didiskusikan dengan nelayan lokal agar tidak terjadi kesalahpahaman.

"Ini sebetulnya yang menjadi persoalan beberapa hari ini persoalan buat nelayan Natuna. Mereka mengeluh dan secara tidak langsung nelayan menolak," kata Herman di Ranai, Kepulauan Natuna, Kamis (9/1).

Namun, Herman sendiri meminta adanya ruang diskusi dan tidak menolak kedatangan para nelayan Pantura tersebut.

"Tapi sebagai pengurus kami berpikir bahwa pemerintah mengirim nelayan ke perbatasan itu diarahkan pemerintah kita juga harus siap menerimanya. Tetapi saya akan memberikan pengertian kita juga buat aturan mainnya," ungkapnya.

Hingga saat ini Herman mengaku belum diminta untuk berdiskusi terkait permasalahan tersebut. Padahal, kehadiran nelayan Pantura akan berpengaruh pada tangkapan ikan.

"Kita juga belum tahu koordinasi ditempatkan dimana sehingga terjadi gejolak seperti ini. Seharusnya pihak pemerintah siapa perwakilannya kita duduk satu meja dari ketua nelayan. (Sebanyak) 120 nelayan itu juga belum sampai," tanbahnya.

Baca juga: Kepala BKPM: Persoalan Natuna Tidak Ganggu Investasi

Nelayan Natuna keberatan jika nelayan Pantura yang dikirim pemerintah menduduki wilayah lokal nelayan Natuna karena perbedaan kapasitas kapal.

"Kearifan lokal Natuna ini perlu dijaga karena nota bene ialah penangkapan nelayan ini menggunakan pancing nelayan tradisional kapalnya hanya 5 growstones. Kapal yang mau dikirim dari Pantura 30 growstones," ungkapnya.

Pengiriman nelayan untuk mengamankan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) juga sehingga untuk tempatkan saja nelayan Pantura di ZEEI 100 mil.

"Yang tidak terima jika 120 armada nelayan Pantura itu mereka bekerja di daerah tangkapan tradisionalnya," tandasnya.

Kondisi saat ini juga isunya akan ada yang menyuarakan ke DPRD Natuna. Tetapi diredam dahulu.

"Kita kumpul dulu para ketua wilayah nelayan didiskusikan dulu baru sampaikan ke DPRD," tutur Herman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan nelayan Pantura siap berangkat ke Natuna. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More