Kamis 09 Januari 2020, 20:31 WIB

Pemerintah Diminta Kesiapan Hadapi Pengerahan Massa Pilkada

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Pemerintah Diminta Kesiapan Hadapi Pengerahan Massa Pilkada

MI/Susanto
Komisioner Komnas HAM Amiruddin

 

KOMISIONER Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin mengungkapkan perkembangan politik ke depan masih akan ramai dengan pengerahan massa. Berkaca dari lima tahun belakangan, pengerahan massa dalam jumlah besar menjadi tak terelakkan dalam politik.

"Kalau kita perhatikan dalam lima tahun terakhir, kita di Indonesia, aksi masa terbuka dengan jumlah masa yang banyak sudah menjadi kenyataan politik. Dan saya rasa itu ke depan juga sebagai buah dari demokrasi," terang Amiruddin (9/1)

Menurutnya aksi masa adalah hak dari warga negara untuk menyampaikan pendapat yang akan terjadi terus. Oleh karena itu, ia merekomendasikan agar semua instansi pemerintah bersiap.

"Oleh karena itu semua instansi pemerintah semestinya siap dan bersiap untuk menghadapi kenyataan-kenyataan seperi itu," terusnya.

Menurutnya, selama ini instansi pemerintah belum mempunyai sistem jitu dalam menghadapi aksi massa. Sehingga selalu timbul korban.

"Jadi tidak lagi menghadapi itu dengan kondisi terdadak terus-menerus. Oleh karena itu misalnya, apakah polisi mengembangkan sistem menghadapi situasi itu, Pemda, atau aktor politik yang lain. Kalau tidak akan terdadak terus dan korban selalu jatuh," tegasnya.

Apalagi sebentar lagi Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 2020. Gelaran itu terjadi di lebih dari 50% wilayah Indonesia.

"Semua hal, tanpa Pilkada pun itu akan terjadi demo itu. Apalagi Pilkada, 270 daerah Pilkada itu sama dengan 50% wilayah RI. Artinya kita akan menghadapi situasi politik yang dinamis hampir di 50% wilayah RI," tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa kepolisian, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta kementerian, mestinya menyadari adanya kenyataan politik itu.

"Terutama Mendagri itu harus siap betul, supaya siap menghadapi dinamikanya," tandasnya.

Menurutnya, pihak terkait harus mulai bersiap. Salah satu cara adalah dengan menyiapkan jajaran untuk menghadapi dinamika politik tersebut.

"Macam-macam, salah satunya yaitu menyiapkan aparatus mereka sendiri dalam menghadapi massa yang menggunakan hak-nya untuk menyatakan pendapat," pungkasnya.(OL-4)

Baca Juga

Istimewa

Adaptasi dan Kepastian Hukum Bagi Notaris di era New Normal

👤Muhamad Fauzi 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 18:55 WIB
MEMASUKI tatanan era baru atau new normal menjadi tantangan tersendiri bagi para notaris. Selain perlu adaptasi, dukungan regulasi dari...
Inibaru.com/i-malut.com

Jejak Ruslan Buton, Salah Satu Pelaku Pembunuhan Petani Cengkeh

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 18:13 WIB
Ruslan dan kawan-kawan diduga melakukan penganiayaan hingga La gode tewas sehingga Ruslan ditahan 1 tahun 10 bulan pada...
MI/MOHAMAD IRFAN

Dorong Kesiapan Daerah, Kemendagri Gelar Lomba Inovasi New Normal

👤Faustinus Nua 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 17:45 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengatakan bahwa diadakannya lomba inovasi itu dilatarbelakangi oleh situasi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya