Kamis 09 Januari 2020, 15:15 WIB

Kawal Distribusi BBM, ESDM Gandeng Kemendagri dan Polri

Faustinus Nua | Ekonomi
Kawal Distribusi BBM, ESDM Gandeng Kemendagri dan Polri

ANTARA FOTO/R. Rekotomo
Ilustrasi: Distribusi BBM

 

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Polri untuk memantau dan mengawas distribusi BBM di tahun 2020. Sinergi tersebut untuk menghindari adanya penyimpangan distribusi BBM terutama BBM bersubsidi yang beberapa tahun terakhir selalu mengalami over kuota.

"Kalau kita mendengar atau melihat over kuota dampaknya adalah terhadap biaya negara dalam hal ini alokasi APBN yang melebihi target," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam acara Penandatangan Pernyataan Bersama dengan Mendagri dan Kapolri, di Jakarta, Kamis (9/1).

Baca juga: Pembangkit PLN Raih 5 Proper Emas dan 16 Proper Hijau di 2019

Menurutnya, dalam penyaluran BBM banyak terjadi penyimpangan di lapangan karena kurangnya pengwasan sehingga menimbulkan kerugian negara. Di samping itu, untuk BBM bersubsidi dalam penyalurannya sering tidak tepat sasaran.

Melalui kerja sama tersebut, Kementerian ESDM berkomitmen untuk menindak tegas pihak-pihak yang melakukan penyimpangan. Selain itu, lanjutnya, Kementerian ESDM juga memastikan program BBM satu harga bisa berjalan dengan baik.

"BBM satu harga di daerah terpencil sangat perlu pengawasan khusus karena memang sangat rawan pada penyimpangan," imbuhnya.

Sementara itu, kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 terjadi over kuota BBM mencapai 2,1 juta Kilo liter (Kl). Over kuota tersebut terjadi pada BMM jenis solar dan premium yang merupakan BBM bersubsidi.

"Kombinasi solar dan premium (kerugian over kuota) dengan nilai sebesar Rp3,9 triliun," tuturnya.

Menurutnya, apabila menggunakan asumsi realisasi tahun 2019 maka akan berpotensi over kuota sebesar 1,4 juta Kl di 2020. Untuk itu, pihaknya memandang penting adanya sinergi dalam kegiatan ini pengawasan antara Kementerian ESDM, Kemendagri dan Polri.

Baca juga: Indef Dorong Pengoptimalan Basis Tax Amnesty

"Ini juga penting untuk mengatasi permasalahan penyimpangan BBM di masyarakat antara lain penyalahgunaan BBM berusbsidi, pengomplosan pembelian dengan jerigen, maraknya pom mini tanpa ijin. BPH Migas sebagai institusi yang diamanatkan UU siap melanjuti pernyataan bersama ini dalam pengawasan BBM ini," pungkasnya.

Adapun, dalam penandatanganan tersebut dihadiri oleh Kapolri Idham Azis, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dan Menteri ESDM beserta jajarannya. Penandatanganan dilakukan di Gedung Kementerian ESDM. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More