Kamis 09 Januari 2020, 15:45 WIB

PSI Dukung Pembentukan Pansus Banjir Jakarta

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
PSI Dukung Pembentukan Pansus Banjir Jakarta

Antara
Warga menyelamatkan diri dari banjir

 

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian, menilai pelaksanaan kegiatan naturalisasi dan normalisasi sungai yang dikerjakan Pemprov DKI tidak jelas. Oleh karenanya, pihaknya mendukung pansus banjir untuk menyelidiki penyebab banjir besar di Jakarta awal tahun 2020 kemarin. 

“Pansus ini penting. Pemprov dan DPRD memiliki tanggungjawab menjelaskan kepada publik apa masalah yang sebenarnya terjadi. Kita memang tidak bisa melawan kekuatan alam, tapi kita bisa mengantisipasi sebelum kejadian buruk menimpa kita,” terang Justin dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (9/1).

Baca juga: Polri Bentuk Satgas Khusus Kawal Distribusi BBM

Justin mengatakan bahwa Gubernur Anies Baswedan pada Mei 2019 sudah memberi janji mengenai pelaksanaan program naturalisasi sungai. Namun, dirinya menyindir bahwa di awal 2020 warga Jakarta terkena musibah banjir yang terbilang parah selama beberapa tahun ini.

“Pemprov DKI bahkan pernah mengatakan kalau naturalisasi sungai akan kelihatan hasilnya pada Desember 2019. Di penghujung tahun kita malah dapat “hadiah” tahun yang menyedihkan,” tutur Justin.

“Kalau memang Pemprov sudah mengerjakan proyek naturalisasi, tolong tunjukkan sejauh mana yang sudah dikerjakan dan apa hasilnya. Saya hanya ingin melihat bahwa kenyataanya kan banjir. Artinya, ada yang missed di sini,” tambah Justin. 

Justin menyebut bahwa anggaran kegiatan pengendalian banjir sudah tercantum baik dalam APBD 2019 maupun APBD 2020. Di APBD 2019 sudah ada anggaran pengadaan tanah sungai Rp500 miliar. Namun, kata Justin, penyerapannya baru sekitar 20% akibatnya program normalisasinya jadi tersendat.

Baca juga: Hari Ini, Jakarta Diramalkan Diguyur Hujan Sepanjang Hari

Justin juga mengatakan bahwa anggaran pengendalian banjir juga telah terdapat dalam APBD 2020, baik untuk kegiatan naturalisasi maupun untuk pengadaan lahan. 

“Di APBD 2020 sudah ada anggaran untuk naturalisasi sebanyak Rp142 miliar dan untuk pengadaan lahan sebanyak Rp670 miliar. Jadi, jangan sampai pada 2020 sudah dianggarkan malah tidak dikerjakan lagi," tandas Justin. (OL-6)

Baca Juga

ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

Golkar Targetkan Menang Pilkada di 60% Daerah

👤Ardi Teristi 🕔Minggu 05 Juli 2020, 16:40 WIB
Kandidat yang diusung oleh Partai Golkar untuk pilkada tidak harus dari kader, tetapi bisa juga dari luar Partai...
Antara

RUU Cipta Kerja Penting untuk Benahi Regulasi Ketenagakerjaan

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 05 Juli 2020, 16:23 WIB
Skor Indonesia untuk kebebasan ketenagakerjaan tahun 2020 merosot di peringkat 145 dari 184...
MI/DJOKO Sardjono

Ribuan Umat Islam Klaten Gelar Aksi Damai Tolak RUU HIP

👤Djoko Sardjono 🕔Minggu 05 Juli 2020, 15:15 WIB
Bila dalam waktu satu bulan belum juga ada tindakan pencabutan RUU HIP dari prolegnas, aliansi umat Islam Klaten bertekad akan terus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya