Kamis 09 Januari 2020, 06:40 WIB

KPK Tetap Garang di Tengah Keraguan

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Tetap Garang di Tengah Keraguan

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (kiri) memasuki mobil usai menjalani pemeriksaan pasca operasi tangkap tangan di Gedung KPK, Jakarta.

 

SEMPAT diragukan setelah pemberlakuan Undang-Undang KPK yang baru, lembaga antirasuah itu membuktikan bahwa mereka tetap garang. Belum sebulan sejak dipimpin komisioner yang baru, KPK sukses melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT).

OTT pertama dilakukan terhadap Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah, Selasa (7/1) malam. Saiful ditangkap karena diduga terlibat dalam suap pengadaan barang dan jasa di daerah yang dipimpinnya.

Sehari kemudian, giliran komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan yang diringkus. Berdasarkan informasi yang dihimpun di KPK, dia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, saat hendak terbang ke luar kota. Namun, ada pula informasi bahwa Wahyu ditangkap di pesawat. Dia bersama satu stafnya tidak keluar setelah pesawat mendarat.

Ketua KPU Arief Budiman yang tadi malam mendatangi Gedung KPK bersama tiga komisioner KPU lainnya membenarkan bahwa Iwan sedianya akan berangkat ke Bangka Belitung untuk melakukan sosialisasi Pilkada Serentak 2020. "Betul WS akan sosialisasi pilkada," ucapnya.

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, Wahyu ditangkap karena dugaan menerima suap. Namun, belum dijelaskan secara terperinci dalam perkara apa suap-menyuap itu terjadi.

Menurut Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dua OTT itu membuktikan KPK tidak lemah.

"Ya, menurut saya bagus. Berarti tidak ada yang berubah drastis dari berlakunya undang-undang itu," kata Mahfud di kantornya, kemarin.

Sebelumnya banyak kalangan, termasuk Mahfud, yang mengkhawatirkan KPK bakal lumpuh sejak ada UU No 19 Tahun 2019 hasil revisi UU KPK yang lama. UU itu antara lain mengamanatkan pembentukan dewan pengawas yang berwenang memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan.

"Karena di UU itu disebut (penyadapan) harus dengan izin dewan pengawas. Nah nanti itu bisa bocor. Ini ternyata tidak, kan? Artinya bisa OTT dan dewan pengawas bisa cepat memberi persetujuan dan tidak bocor, OTT tetap jalan," kata Mahfud.

 

Harus konsisten

Senada, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Partai NasDem Ahmad Syahroni menyatakan dua OTT yang dilakukan penyidik membuktikan KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri tetap garang. "Selama ini masih banyak suara yang meragukan komitmen mereka dalam memberantas korupsi. Kini mereka membuktikannya lewat kinerja."

Syahroni mengapresiasi gebrakan yang dilakukan KPK di awal periode 2019-2023. Dia optimistis di bawah kepemimpinan komisioner yang anyar, KPK akan semakin menjadi momok bagi koruptor dan mampu bersinergi lebih baik dengan penegak hukum lainnya.

Sumber: NRC/ Foto: Dok. MI

 

Namun, dia mengingatkan KPK untuk menunjukkan konsistensi dalam pemberantasan korupsi. Syahroni menekankan perlunya mereka terus membuktikan komitmen melalui kinerja nyata, baik dalam pencegahan maupun penindakan terhadap korupsi.

"Dengan begitu, suara sumbang seputar upaya pelemahan KPK yang pernah begitu santer terdengar diharapkan berubah menjadi dukungan yang luar biasa," tandas Syahroni.

Di lain sisi, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Oce Madril, menilai dua OTT yang baru-baru ini dilakukan KPK belum bisa menjawab keraguan publik.

Dia mendasarkan penilaiannya pada pernyataan KPK yang menyebut OTT tersebut ialah hasil penyadapan di masa lalu.

"Itu kan KPK sudah jawab bahwa penyadapan yang dilakukan dalam rangka OTT yang saat ini terjadi ini ialah hasil dari penyadapan di masa lalu, masa sebelumnya. Jadi, (kinerja KPK) belum bisa diukur," kata Oce. (Zuq/Ths/Ant/X-8)

Baca Juga

Ist/DPR

Pemerintah Diminta Tegas tentang Protokol Kesehatan di Sekolah

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 10:04 WIB
Pemerintah harus detail dan tegas tentang protokol kesehatan di sekolah, terutama Sekolah Dasar (SD) yang jumlah muridnya bisa mencapai 40...
Ist/DPR

Timwas DPR Minta BPK Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:54 WIB
Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI meminta Badan Pemeeiksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan secara detail...
MI/Pius Erlangga

Bawaslu Dorong PKPU Adopsi Protokol Kesehatan

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:49 WIB
Berbagai permasalahan, menurutnya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di daerah menjadi hambatan yang perlu dicarikan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya