Kamis 09 Januari 2020, 05:40 WIB

Perang Besar Mengancam Timur Tengah

Smith Alhadar Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDE) | Opini
Perang Besar Mengancam Timur Tengah

Dok.MI/Seno
Opini

PADA 8 Januari, sebagaimana telah diantisipasi, Iran melancarkan serangan roket ke dua pangkalan militer AS di Irak sebagai balasan terhadap pembunuhan Komandan Brigade Quds, unit elite dari Garda Revolusi Iran, Mayjen Qassem Suleimani, di dekat Bandara Baghdad lima hari sebelumnya atas perintah Presiden AS Donald Trump.

Konflik militer terbuka ini merupakan puncak dari ketegangan hubungan Iran-AS, sejak mundurnya AS secara sepihak dari kesepakatan multilateral Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran, antara Iran dan lima negara anggota tetap DK PBB plus Jerman pada Mei 2018 yang diikuti berbagai sanksi ekonomi, terutama sektor energi dan perbankan Iran guna memaksa Teheran merundingkan kembali JCPOA dengan memasukkan berbagai syarat baru. Syarat itu di antaranya Iran harus mengubah politik regionalnya.

Memang melalui milisi-milisi Syiah yang dibentuknya, Iran mencengkeram Irak, Suriah, Libanon, dan Yaman yang mana Soleimani ialah arsiteknya. Trump memandang ini sebagai tindakan destabilisasi yang mengancam kepentingan AS dan sekutunya di kawasan. Trump yakin dengan tekanan maksimum yang mengisolasi dan melumpuhkan ekonominya, Iran akan dapat dipaksa menerima kesepakatan baru sebagai syarat dicabutnya sanksi.

Kurangi komitmen

Memang sanksi telah membuat ekonomi Iran terpuruk yang memicu serangkaian demonstrasi besar, walakin rezim mullah berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Malah, bermanuver yang justru merepotkan AS dan sekutunya di kawasan.

Iran secara bertahap mengurangi komitmennya pada JCPOA dengan menaikkan stok dan kadar pengayaan uraniumnya melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam JCPOA untuk meningkatkan bargaining power-nya vis a vis AS. Bukan cuma itu, aliran pasokan minyak dunia dari Teluk pun diganggu. Pada Mei tahun lalu, empat tanker Norwegia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab diserang di dekat Selatan Hormuz, tempat lalu lalang lusinan tanker internasional setiap hari. Sebulan kemudian, lagi-lagi tanker Jepang dan Norwegia diserang di dekat Selat Hormuz juga.

Yang lebih heboh dari itu ialah serangan terhadap instalasi minyak Saudi pada September lalu, yang memotong ekspor minyak Saudi hingga setengah (5 juta barel) untuk beberapa saat. Kondisi ini sempat memicu kenaikan harga minyak dunia.

Untuk mengamankan masalah domestik agar bisa menghadapi AS dalam jangka panjang, pada November lalu pemerintah Iran mencabut sebagian subsidi BBM hingga harganya meningkat 200%. Dana dari pencabutan subsidi didistribusikan kembali kepada 60% rakyat miskin. Ini membuat pemerintah terbebas dari potensi pemberontakan rakyat secara luas.

Pembunuhan terhadap Soleimani kian memperkuat rezim mullah karena menyatukan kaum nasionalis dan religius dalam menghadapi musuh bersama. Bagaimanapun Soleimani telah menjadi pahlawan nasional dan pilar revolusi Iran berkat prestasi gemilangnya saat memimpin Brigade Quds, yang bertanggung jawab bagi operasi militer bawah tanah Iran di mancanegara sejak 1998.

Alasan lemah

Pembunuhan Soleimani tampak merupakan tindakan ceroboh karena melanggar kedaulatan Irak, konvensi PBB tentang aksi bela diri dari ancaman, serta mengeskalasi permusuhan dengan Iran. Alasan AS bahwa aksi itu sekadar pembelaan diri dari rencana serangan segera Soleimani terhadap warga AS sangat lemah. Tidak ada bukti yang memberi justifikasi legal terhadap tindakan itu.

Alasan yang masuk akal bahwa Trump ingin terlihat kuat dalam melaksanakan kebijakan luar negeri setelah sejumlah kebijakan luar negerinya gagal, hal yang tidak menguntungkan menghadapi pilpres yang tinggal 10 bulan lagi, dan mengalihkan perhatian rakyat AS dari proses pemakzulan.

Sementara itu, parlemen Irak yang didominasi warga Syiah mendesak pemerintah agar mengusir 5.000-an tentara AS dari Irak. Kehadiran tentara AS di negara itu memang sesuai undangan Baghdad dalam perang melawan Islamic State (IS). Kini kehadiran tentara itu kehilangan relevansi sejak IS dikalahkan pada akhir 2017. Mundurnya AS dari Irak akan menguntungkan Iran karena akan memperdalam cengkeramannya atas negara itu.

Irak merupakan negara strategis bagi kepentingan nasional Iran dari sisi ekonomi dan akses darat Iran ke Suriah dan Libanon. Pada 2018, impor Irak dari Iran sebesar US$6 miliar (sekitar Rp83 triliun), jumlah yang signifikan di saat Iran menghadapi sanksi. Karena alasan ini, AS mengabaikan tuntutan parlemen Irak.

Pembunuhan Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, Komandan Brigade Hezbullah Irak, salah satu faksi di bawah organisasi payung Hashd al-Shaabi, yang berjasa dalam perang menaklukkan IS, membuat gerakan reformasi di Irak yang telah memasuki bulan keempat tergembosi. Gerakan yang di antarannya menuntut mengakhiri sistem politik sektarian dan berhenti mengabdi pada kepentingan asing, termasuk kepada Iran, terpaksa mati suri. Padahal, gerakan ini sangat meresahkan Iran karena massa menuntut pembubaran milisi-milisi Syiah pro-Iran.

Dengan demikian, pembunuhan Soleimani dan juga al-Mohandes justru menguatkan posisi rezim mullah, bertentangan dengan ekspektasi Trump ketika menjatuhkan sanksi. Kini, dengan adanya tembakan rudal dari Iran ke sasaran militer AS di Irak, Washington kerepotan. Apalagi ancaman serangan dari Iran dan proksinya di kawasan masih akan terjadi dalam waktu mendatang. Masalahnya AS tidak siap perang, baik karena alasan ekonomi-politik maupun resistansi dalam negeri. Namun, bila serangan Iran menewaskan tentara AS dalam jumlah besar, opini publik AS berubah yang akan mendorong Washington mendeklarasikan perang.

Kalau demikian, perang besar Iran-AS akan terjadi, meluas ke seluruh kawasan karena proksi-proksi Iran melibatkan diri dan Iran telah mengeluarkan ancaman bahwa ia juga akan menyerang negara-negara di kawasan bila AS menggunakan negara mereka dalam serangan terhadap Iran. Kita hanya bisa berdoa agar perang tidak terjadi karena Timur Tengah tak mampu lagi memikul perang baru.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More