Rabu 08 Januari 2020, 22:05 WIB

Mekanisme Penyaluran Dana BOS Perlu Dievaluasi

Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora
Mekanisme Penyaluran Dana BOS Perlu Dievaluasi

MI/ Erlangga
Siswa Sekolah Dasar Negeri Kapuk Muara 01 bergotong royong memindahkan meja, kursi, dan lemari kedalam ruang kelas saat kegiatan kerja bakti

 

KETERLAMBATAN penyaluran program bantuan operasional sekolah (BOS) masih sering terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai, perlu dilakukan evaluasi penyaluran dana BOS ke daerah, sebab sejak program itu dijalankan pada 2006, tidak meningkatkan mutu pendidikan maupun akreditasi penjaminan mutu (APM).

Evaluasi ini pun sebaiknya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) karena pelaksananya adalah pemerintah daerah.

“Kan kacau sekali mutunya (pendidikan), tapi anggarannya jalan terus. Banyak sekolah tidak sesuai kebutuhan (antara jumlah siswa dan kebutuhan). Siswa banyak kebanyakan anggaran ketinggian jadi banyak manipulasi dan korupsi, (sekolah) yang siswa sedikit malah kurang,” ujar Indra saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (8/1).

Selain itu, menurutnya, masalah keterlambatan penyaluran dana BOS biasanya disebabkan karena dana tersebut digunakan untuk kebutuhan Pemda terlebih dahulu.

“Kalau terlambat kan biasanya karena nyangkut di Pemda. Sudah sering terjadi kok,” katanya.

Indra pun menilai, mekanisme penyaluran dana BOS sebaiknya tidak rutin seperti sekarang ini dan bukan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik/siswa tetapi berdasarkan kebutuhan sekolah.

“(Jumlah dana) bisa diatur oleh pemerintah, minimal sudah tahu overheadnya,” tuturnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More