Kamis 09 Januari 2020, 03:45 WIB

Defisit Masih Hantui BPJS Kesehatan

Atalya Puspa | Humaniora
Defisit Masih Hantui BPJS Kesehatan

MI/M Taufan SP Bustan)
TURUNKAN KELAS BPJS KESEHATAN: Sejumlah warga mengantre untuk dilayani di kantor BPJS Kesehatan cabang Palu

 

KENAIKAN iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tak mampu menutup lubang defisit yang menganga di tubuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu ditegaskan Ketua Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar di Jakarta, kemarin.

Ia membeberkan, defisit BPJS pada 2020 bakal dipicu oleh massifnya peserta yang turun kelas, peserta nonaktif dan gagalnya pengendalian biaya. Selain itu, defisit pada 2019 yang terbawa ke 2020 jumlahnya sangat besar sekitar Rp17 triliun.

Dalam catatannya, saat ini kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja kelas III (BP) jumlahnya sekitar 32 juta atau sekitar 14,28% dari total peserta keseluruhan yang sudah mencapai 224 juta. Dari 32 juta tersebut ada kecenderungan peserta untuk turun kelas dan menjadi nonaktif.

"Nah sekarang bagaimana direksi fokus pada dua hal, yaitu menarik utang iuran dari peserta yang nonaktif dan mengendalikan biaya. Kalau turun kelas dan defisit 2019 itu sudah given dan sulit ditolak," sebut Timboel.

Apalagi, imbuhnya, Menteri Keuangan tidak mau lagi menyuntikkan dana ke BPJS, setelah menaikkan anggaran untuk 9,8 juta penerima bantuan iuran (PBI) dari Rp26,7 triliun menjadi Rp48,8 triliun.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan defisit BPJS Kesehatan akan mencapai Rp32 triliun hingga akhir 2019. Dari jumlah itu, utang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit yang sudah jatuh tempo mencapai Rp14 triliun.

Dengan naiknya iuran, Fachmi meyakini utang itu dapat terbayar lunas dan bahkan BPJS mengalami surplus Rp17,3 triliun. Sebab sekitar 59% peserta JKN-KIS ada di kelas III sehingga iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

Akan tetapi, anggota DPR Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyangsikan surplus itu. "Masih kurang dari 30%. Peserta kelas menengah yang masuk ke dalam peserta mandiri PBPU, jauh lebih sedikit dari PBI. Apalagi jika terjadi lagi tunggakan peserta BPJS dalam membayar iuran," ungkapnya.

Ia juga mengkritisi data PBI yang tidak valid. Pasalnya, saat reses ia masih mendapati data PBI yang belum tepat sasaran. Karena itu, ia pun mendesak BPJS mendata ulang peserta JKN dengan database yang andal, realtime dan bisa diakses publik.

Minta dilunasi

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengaku pihaknya belum menerima pencairan uang klaim RS sebesar Rp28 miliar dari BPJS. Itu terhitung sejak Agustus-Desember 2019. Ia meminta BPJS Kesehatan segera melunasi tunggakan tersebut.

"Selama ini pemerintah sudah menutup anggaran dari bantuan dana talang dari BJB dan jika tidak cepat dibayar bisa terkena penalti sebesar satu persen," ujarnya.

Pascakenaikan iuran BPJS kelas III, Wakil Bupati Temanggung Heri Ibnu Bowo mengatakan pihaknya menambah dana subsidi Rp12 miliar sehingga total subsidi yang dianggarakan menjadi Rp27 miliar.

Kepala Bagian Perekonomian Temanggung Sunardi menambahkan dana subsidi itu diambil dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima Temanggung. (AD/TS/H-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More