Selasa 07 Januari 2020, 22:01 WIB

Demi Keadulatan, Pemerintah harus Tepikan Risiko Ekonomi

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Demi Keadulatan, Pemerintah harus Tepikan Risiko Ekonomi

Antara
Pesawat Tempur F16 C milik skadron udara 16 wing udara 7 Lanud Roesmin Nurjadin - Pekanbaru, mendarat di Lanud Raden Sadjad, Natuna, Kepri

 

WAKIL Ketua MPR, Syarief Hasan, mengatakan pemerintah tidak boleh kompromi dalam mempertahankan kedaulatan. Sikap tegas harus ditunjukkan dengan maksimal demi menjaga perairan Natuna meski diprediksi akan memiliki dampak pada bidang ekonomi.

"Jadi harus lebih dipertegas lagi ya, lebih dipertegas lagi. Kalau ada implikasinya Terhadap ekonomi, ya itu resiko daripada menjaga kedaulatan itu," ujar Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (7/2).

Syarief mengatakan pemerintah seharusnya tidak ragu bersikap tegas kepada Tiongkok. Kalau karena alasan ekonomi, Tiongkok merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia. Dengan kata lain, mereka juga membutuhkan hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia.

"China pasti membutuhkan Indonesia sangat membutuhkan Indonesia. Jadi tidak perlu Khawatir dengan implikasinya terhadap ekonomi Indonesia, mereka juga membutuhkan kita," ujar Syarief.

Ia mengatakan pemerintah harus tegas dan tidak boleh negosiasi.

"Negosiasi kan berarti take and give gitu. Kita hanya menginginkan agar China mentaati UNCLOS yang diratifikasi bersama," ujar Syarief.

Syarief mengatakan, berulangnya kapal asing masuk ke perairan Indonesia menandakan sistem keamanan laut mendesak untuk diperkuat. Dengan kondisi saat ini, ia menilai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) menjadi solusi paling tepat.

"Saran saya kalau mau dilakukan memperkuat tugas pokok fungsi (tupoksi) dari pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga bisa diperkuat dengan Perppu juga. Pasalnya ini kan sudah urgent sekali. Dengan adanya Perppu kan berarti langsung terbit," ujar Syarief. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More