Selasa 07 Januari 2020, 20:54 WIB

Bantah Data Pemkab Bogor, Jokowi: Titik Longsor ada Ratusan

Dede Susianti | Nusantara
Bantah Data Pemkab Bogor, Jokowi: Titik Longsor ada Ratusan

MI/ Antara
Presiden Joko Widodo menyapa pengungsi terdampak longsor dan banjir bandang di Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jabar

 

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bencana tanah longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, terjadi di banyak titik.

"Tadi pagi saya hadir di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Di lapangan kita melihat misalnya yang ada di Kabupateb Bogor tanah-tanah yang longsor memang bukan hanya puluhan, tapi ratusan,"jelas Presiden seusai melakukan kunjungan di Bogor dan Lebak, Selasa (7/1) siang.

Pada Selasa pagi, Jokowi melakukan tinjauan lokasi ke Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, dengan menggunakan jalur darat.

Sebelumnya atau pada Minggu (5/1) pagi, Jokowi sempat melakukan tinjauan melalui jalur udara. Jokowi dan rombongan terbang dari Lapangan Atang Sandjaya, Kota Bogor.

Sedianya Jokowi mendarat di lapangan Kecamatan Padir Madang yang ada di Kampung Pasir Madang, yang merupakan lokasi terdampak parah dan terisolasi. Namun karena cuaca buruk, pesawat yang ditumpangi batal mendarat dan kembali.

"Kemarin kita lihat di helikopter. Yang longsor itu bukan hanya puluhan, tapi juga ratusan dan ini baru pada tahap dibersihkan, dirapikan. Terutama yang terisolir oleh Kemen PU,"jelas Jokowi.

Pernyataan Jokowi terkait data atau jumlah titik longsor jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan, dari data yang dilaporkan BPBD Kabupaten Bogor padanya, titik longsor ada atau sebanyaj 57 titik di 21 kecamatan dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor atau se-Kabupaten Bogor.(OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More