Selasa 07 Januari 2020, 22:50 WIB

Ditjen Pajak Siapkan Reformasi Cegah Shortfall pada 2020

MI | Ekonomi
Ditjen Pajak Siapkan Reformasi Cegah Shortfall pada 2020

Ilustrasi
Pajak

 

TIDAK tercapainya penerimaan pajak menjadi salah satu penyumbang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 2,2% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak 2019 sebesar Rp1.545,3 triliun atau 86,5% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp1.786,4 triliun.

Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi sementara penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp711,2 triliun atau 85,9% dari target APBN sebesar Rp828,3 triliun. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) baru mencapai Rp532,9 triliun atau 81,3% dari target sebesar Rp655,4 triliun.

Kemudian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak lainnya sebesar Rp28,9 triliun atau 104,2% dari target Rp27,7 triliun. Sedangkan PPh migas baru mencapai Rp59,1 triliun atau 89,3% dari target sebesar Rp66,2 triliun.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal mengatakan shorfall pajak terjadi lantaran pelemahan ekonomi global.

Untuk menghindari terjadinya shortfall pada 2020, Yon mengatakan Ditjen Pajak akan terus melanjutkan reformasi di lima area meliputi organisasi internal, sumber daya manusia, data, proses bisnis dan regulasi terkait perpajakan.

“Fokus Ditjen Pajak pada rentang 2020-2024 akan dititikberatkan pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela,” jelas Yon dalam konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/1).

Dia menguraikan strategi pertama yang dilakukan adalah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Upaya ini antara lain dengan memberikan edukasi, memperbaiki kehumasan dan pelayanan, serta mempermudah audit chanel kemudian service dan sebagainya.

Upaya lain yang akan dilakukan Ditjen Pajak ialah dengan transformasi pelayanan pajak berbasis digital sehingga semua proses transaksi pajak akan memiliki standar.

“Kita sedang mengembangkan sistem yang lebih banyak mengarahkan wajib pajak untuk mendapatkan service dari web kita. Sehingga prosesnya menjadi terstandardisasi dan terukur. Apabila wajib pajak kemudian belum puas juga, bisa menghubungi callcenter kita dan yang terakhir baru ke kantor. Artinya kita mengubah pola yang ada di masyarakat,” jelasnya.

Kemudian, dalam rentang yang sama, Ditjen Pajak disebut Yon akan menerapkan strategi pengawasan dan penegakkan hukum yang berkeadilan kepada wajib pajak. (Mir/E-3)

Baca Juga

MI/RAMDANI

Pengusaha Keluhkan Masih Tingginya Bunga Kredit

👤Fetry Wuryasti 🕔Rabu 25 November 2020, 17:55 WIB
Apindo menyarankan, bunga kredit bank segera diturunkan agar dunia usaha nasional bisa segera masuk rantai pasok...
Antara/Aditya Pradana

Jumlah Penumpang Libur Nataru Diprediksi Turun Tajam

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 25 November 2020, 17:21 WIB
Kemenhub memperkirakan hampir semua moda transportasi mengalami penurunan jumlah penumpang. Terkecuali, jasa penyeberangan kapal...
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Wapres: Keamanan Layanan Digital Jadi Penentu Masa Depan Fintech

👤Emir Chairullah 🕔Rabu 25 November 2020, 17:20 WIB
Dalam empat tahun terakhir, terdapat 500 penyelenggara fintech dalam berbagai bentuk dan layanan dibandingkan pada 2016 yang saat itu hanya...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya