Selasa 07 Januari 2020, 18:41 WIB

Eksekusi Kasus Karhutla Lamban, Walhi Dorong Perbaikan Gugatan

Ihfa Firdausya | Humaniora
Eksekusi Kasus Karhutla Lamban, Walhi Dorong Perbaikan Gugatan

Mi/Dwi Apriani
Ditjen Gakkum KLHK melakukan penyegelan di lahan perusahaan yang terjadi kasus karhutla

 

DATA Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutana (KLHK) menunjukkan dari nilai Rp3,15 triliun perkara kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), baru Rp78 miliar yang disetorkan ke rekening negara.

Belum maksimalnya pengembalian kerugian negara dari kasus karhutla dinilai Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) karena sejak awal KLHK tak mengajukan sita jaminan terhadap aset tergugat.

Manajer Kajian Eksekutif Nasonal Walhi Boy Even Sembiring mengatakan, dengan adanya gugatan sita jaminan, akan memudahkan permohonan eksekusi.

"Sehingga peralihan aset dari tergugat bisa diminimalkan selama proses hukum berjalan," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (7/1).

Boy juga menyarankan agar KLHK segera mengajukan permohonan eksekusi untuk semua putusan yang telah berkekuatan hukum mengikat.

Baca juga ; KLHK Minta Pengadilan Permudah Eksekusi Perusahaan Pembakar Lahan

Menurut Boy, keengganan atau keraguan dari Ketua PN setempat dalam melaksanakan putusan perkara lingkungan hidup juga menjadi kendala utama. "Sebaiknya KLHK berkoordinasi langsung dengan MA," ujar Boy.

Selain itu, lanjut Boy, penting pula bagi KLHK melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengatur penggunaan dana dari putusan itu benar-benar dipergunakan untuk biaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

"Jangan sampai uang yang masuk ke kas negara dipergunakan untuk peruntukan yang lain," imbuh Boy.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan proses eksekusi perkara menjadi tanggung jawab ketua pengadilan negeri.

"Kami mempunyai kewenangan melakukan gugatan, kemudian disidangkan di pengadilan negeri dan berlanjut sampai proses-proses di MA sampai dengan inkrah," ujarnya di Gedung Manggala Wanabakti KLHK, Jakarta, kemarin (6/1).

"Kami saat ini mendorong ketua pengadilan negeri untuk mempercepat upaya-upaya eksekusi ini termasuk yang di Meulaboh maupun di Riau," pungkas Rasio. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More