Selasa 07 Januari 2020, 09:10 WIB

Iuran BPJS Kesehatan Tetap Naik

Syarief Oebaidillah | Humaniora
Iuran BPJS Kesehatan Tetap Naik

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Menko PMK Muhadjir Effendy (tengah) memimpin Rakor Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

 

MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi menegaskan Peraturan Presiden (Perpres) No 75 Tahun 2019 yang mengatur tentang penaikan iuran BPJS Kesehatan tetap dilakukan sebagaimana mestinya.

"Sudah diambil kesepakatan dan kesepakatannya bulat, Perpres 75 Tahun 2019 dilaksanakan seperti apa adanya," kata Muhadjir seusai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri membahas tindak lanjut Perpres No 75/2019 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, kemarin.

Rakor tersebut dihadiri Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekjen Kemensos Hartono Laras, dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris.

Menurut Muhadjir, keputusan penyesuaian iuran peserta BPJS Kesehatan telah melewati proses pembahasan dan perhitungan yang matang melalui hasil rapat bersama pihak-pihak terkait, termasuk mempertimbangkan kemungkinan penurunan kelas kepesertaan pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Mantan Mendikbud itu menyatakan pemerintah sudah mempersiapkan sejumlah skema guna mengantisipasi pelaksanaan atas keputusan Perpres No 75/2019 itu, di antaranya menyangkut pengalihan kepesertaan PBPU kelas III menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI).

"Kita sudah perhitungkan semuanya. Untuk mekanisme pengalihan ini agar dapat dipastikan semua dilakukan secara terintegrasi," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menegaskan penyesuaian iuran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sejalan dengan pembahasan bersama pihak DPR.

"Kalau masyarakat merasa terlalu tinggi penyesuaian iurannya, kami membuka seluas-luasnya untuk turun kelas. Kami hanya ingin masyarakat bisa betul-betul mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik," tegasnya.

Fahmi mengatakan BPJS membuka diri bagi peserta BPJS melakukan turun kelas atau naik kelas hingga Maret-April mendatang.

Selain itu, masyarakat yang tidak sanggup membayar iuran kelas satu dan memilih turun kelas, pelayanan medisnya tetap sama meski turun tingkatan.

Khusus warga tidak mampu, pemerintah akan mendata untuk didaftarkan sesuai ketentuan.

 

Turun kelas

Sebanyak 372.924 peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) turun kelas sejak November lalu. Perpindahan kelas kepesertaan itu ialah dampak dari penaikan iuran premi BPJS Kesehatan.

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Warga meninggalkan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat.Mulai 1 Januari 2020, iuran BPJS Kesehatan naik di semua jenis kelas. Hal ini membuat warga ramai-ramai mendatangi kantor BPJS untuk menurunkan kelas BPJS Kesehatannya.

 

Data dari BPJS Kesehatan, peserta yang turun kelas pada November 2019 sebanyak 153.466 orang, sedangkan pada Desember 2019 sebesar 219.458 orang.

Angka itu masih sangat jauh dari total peserta mandiri saat ini yang mencapai 30 juta jiwa.

"Jadi, tidak terlalu banyak kalau kami mau sampaikan soal perubahan ini," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf.

Penaikan iuran itu juga berdampak pada penolakan dari daerah. Pemerintah Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan, menyatakan meninggalkan program BPJS Kesehatan.

Mulai 1 Januari 2020, warga Lahat hanya menggunakan KTP dan kartu keluarga (KK) untuk berobat di instalasi kesehatan kabupaten itu.

Iqbal pun menyesalkan keputusan Pemkab Lahat tersebut. Dia menegaskan program BPJS merupakan program pemerintah dalam bingkai NKRI yang mestinya dapat dilaksanakan bersama-sama. (X-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More