Senin 06 Januari 2020, 22:11 WIB

Kemenkop UKM akan Bantu UMKM yang Terdampak Banjir

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Kemenkop UKM akan Bantu UMKM yang Terdampak Banjir

MI/Fransisco carolio Hutama Gani
menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

 

MENTERI Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki memastikan pihaknya akan memberikan bantuan pada UMKM yang terkena dampak bencana khususnya banjir yang melanda DKI Jakarta pada 1 Januari 2020.

Saat ini, Kemenkop UKM tengah menyiapkan beberapa opsi untuk UMKM yang terkena bencana. Bantuan yang diterima UMKM, kata Teten akan berbeda, bergantung dengan jenis usaha yang dilakukan.

"Memang ada beberapa UMKM yang terkena bencana dan bisa dipastikan terganggu kegiatannya. Makanya kami sedang memikirkan beberapa opsi misalnya yang menengah itu bisa dilakukan restrukturisasi hutang kalau kecil mungkin akan ada perlakuan khusus, ditambah modal usahanya," ungkapnya kepada Media Indonesia saat ditemui di Kantor Kemenkop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/1).

Baca juga: Pemerintah Harus Libatkan Publik Dalam Perumusan Omnibus Law UMKM

Teten pun akan melakukan koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Badan Layanan Umum (BLU) agar UMKM bisa mendapatkan keringanan dalam memulai kembali usahanya yang terdampak banjir.

Di sisi lain, koordinasi dengan pemerintah daerah yang wilayahnya terkena banjir juga akan dilakukan. Hal itu karena dana bantuan juga akan menggunakan dana pemerintah daerah, bukan hanya dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Teten mengaku belum menerima data resmi dari pemda terkait UMKM yang terdampak banjir.

"Kalau sekarang masih tahap tanggap darurat, dan saya kira perhitungannya masih terus berjalan. Jadi kira-kira data UMKM yang terkena musibah masih dinamis jadi masih belum bisa dipastikan dan itu harus di verifikasi. Nanti kalau nggak di verifikasi, semua ingin dapat bantuan juga," pungkas Teten. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More