Senin 06 Januari 2020, 12:00 WIB

AHY Dukung Upaya Diplomasi Pemerintah dan Ketegasan TNI di Natuna

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
AHY Dukung Upaya Diplomasi Pemerintah dan Ketegasan TNI di Natuna

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Agus Harimurti Yudhoyono

 

AGUS Harimurti Yudhoyono mendukung penuh upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan ketegasan TNI terkait ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok di perairan Natuna.

AHY menegaskan sebagai mitra lama Tiongkok, Indonesia perlu mengedepankan diplomasi dalam posisi setara dan saling menghargai tanpa mengorbankan kedaulatan wilayah NKRI.

"Atas insiden masuknya kapal Tiongkok ke laut Natuna kami mendorong upaya diplomasi yang dilakukan @Kemlu_RI & ketegasan yang ditunjukkan TNI dalam menyelesaikan insiden ini. Pilihan untuk kembali menggunakan kebijakan “million friends zero enemy” yang diwarisi dari era Presiden @SBYudhoyono patut didukung semua pihak," kata AHY melalui akun twitternya @AgusYudhoyono, Senin (6/1).

Dalam langkah diplomasi tersebut, lanjut AHY, Indonesia harus memiliki sikap tegas untuk terus menjaga batas-batas negara Indonesia sesuai perjanjian internasional berdasarkan UNCLOS 1982.

Baca juga:  Soal Natuna, Pemerintah Diminta Lindungi Kedaulatan Wilayah RI

Dikatakan AHY, Indonesia juga menyadari hubungan dengan Tiongkok harus dibina dengan baik karena merupakan mitra lama RI yang sudah terjalin ratusan tahun melalui jalur ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan politik.

"Hubungan tersebut harus terus dipelihara atas dasar kesetaraan dan saling menghormati," ungkap AHY.

Selama ini, kata dia, saling pengakuan dan penghormatan kedaulatan kedua negara dalam posisi yang sejajar, membuat hubungan kedua negara cukup baik.

"Dan saya yakin bahwa asas saling menghormati juga menjadi kunci untuk kerjasama yang saling menguntungkan untuk saat ini dan masa depan. Tapi sekali lagi, upaya diplomasi ini ditempuh tanpa harus merugikan atau bahkan mengorbankan kedaulatan NKRI. Menjaga kedaulatan NKRI, pada hakikatnya, adalah menjadi kewajiban seluruh warga negara Indonesia," pungkas AHY.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More