Sabtu 04 Januari 2020, 12:30 WIB

Pernyataan Prabowo Soal Natuna Disayangkan

Willy Haryono | Internasional
Pernyataan Prabowo Soal Natuna Disayangkan

ANTARA/Aditya Pradana Putra
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

 

PENGAMAT hubungan internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyayangkan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengenai klaim sepihak Tiongkok atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara. Menurutnya, masalah Natuna bukan sesuatu yang seharusnya diselesaikan di meja perundingan.

Hikmahanto merespons pernyataan Prabowo yang berbunyi, "Kita tentunya begini. Kita masing-masing ada sikap. Kita harus mencari satu solusi baik di ujungnya. Saya kira ada solusi baik."

"Pernyataan tersebut patut disayangkan karena menjadi pertanyaan solusi baik apa yang diharapkan? Masalah Natuna tidak seharusnya diselesaikan di meja perundingan, mengingat Tiongkok tidak mengakui ZEE Natuna Utara," ujar Hikmahanto, dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1).

Baca juga: Prabowo: Isu Natuna dengan Tiongkok Diselesaikan Secara Baik-baik

Tiongkok mengklaim perairan sekitar Natuna adalah wilayah tradisional penangkapan ikan mereka. Kementerian Luar Negeri RI telah memprotes klaim tersebut, dengan menegaskan kedaulatan RI di Natuna memiliki landasan hukum, yakni Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Kamis (2/1), Penjaga Pantai Tiongkok mengawal beberapa kapal nelayan 'Negeri Tirai Bambu' di Laut Natuna Utara. Pelanggaran tersebut kemudian direspons KRI Tjiptadi-381 dan KRI lainnya, yang mencegat kapal Penjaga Pantai Tiongkok dan menggiringnya keluar dari wilayah Natuna.

"Langkah nyata yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan patroli di Natuna Utara dan melakukan penegakan hukum bila ada nelayan asing, termasuk asal Tiongkok, yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal," sebut Hikmahanto.

Ia menambahkan, wilayah laut yang diklaim Indonesia adalah wilayah hak berdaulat (sovereign right) bukan wilayah kedaulatan (sovereignty) Indonesia.

Dalam konteks demikian, pengerahan kekuatan TNI tidak dapat dilakukan di ZEE. Otoritas yang wajib dikerahkan adalah otoritas yang melakukan penegakan hukum. Di Indonesia otoritas tersebut adalah Bakamla, KKP, dan TNI-AL.

"Atas dasar ini solusi dalam bentuk perundingan dalam isu Natuna Utara sebagaimana yang disampaikan Menhan tidak memiliki dasar disamping memang tidak diperlukan," pungkas Hikmahanto. (OL-2)
 

Baca Juga

AFP

Belajar dari Jerman: Covid-19 tidak Pernah Diremehkan

👤Nur Aivanni 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 16:45 WIB
Arif mengatakan Jerman mengambil kebijakan dengan cepat saat kasus infeksi virus korona pertama kali terdeteksi pada 27...
Ist

Masjid An Nabawi Mulai Dibuka untuk Salat Jamaah Besok

👤Deri Dahuri 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 16:07 WIB
RAJA Arab Saudi Salman bin Abdulaziz telah menyetujui,  Jumat (29/5), untuk membuka Masjid An Nabawi di Madinah untuk umum mulai besok...
AFP/Markus Schreiber

Merkel Tegaskan tidak Akan Hadir Langsung di KTT G7

👤Basuki Eka Purnama 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 16:00 WIB
Berusia 65 tahun, Merkel berisiko besar tertular...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya