Sabtu 04 Januari 2020, 11:00 WIB

Demi Kedaulatan RI, Natuna Diusulkan Jadi Provinsi

Willy Haryono | Internasional
Demi Kedaulatan RI, Natuna Diusulkan Jadi Provinsi

ANTARA/Widodo S Jusuf
Pemandangan pantai di kawasan Batu Sindu, Natuna, Kepulauan Riau.

 

BUPATI Natuna Abdul Hamid Rizal merespons klaim sepihak Tiongkok atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di wilayah Laut Natuna Utara. Menurutnya, klaim tersebut merupakan bentuk gangguan terhadap kedaulatan Republik Indonesia.

Abdul mengusulkan agar Kabupaten Natuna dan Anambas dijadikan Provinsi Khusus agar otoritas setempat dapat lebih berwenang dan kuat dalam menjaga kedaulatan RI di perairan Natuna, termasuk dari klaim Tiongkok.

"Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut, sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelolla wilayah perairan Natuna," ujar Abdul dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima, Sabtu (4/1).

"Dengan dijadikannya Natuna sebagai Provinsi Khusus, Pemerintah Kabupaten/Kota bisa mendapatkan lebih banyak wewenang dan kemampuan dalam menjaga, mengelola, dan turut serta mengawal wilayah pantai dan laut Natuna, khususnya di perbatasan yang saat ini masuk kewenangan Provinsi Kepulauan Riau," sambungnya.

Baca juga: Prabowo: Isu Natuna dengan Tiongkok Diselesaikan Secara Baik-baik

Pernyataan Pemkab Natuna merupakan respons terhadap peristiwa pada Kamis (2/1) lalu. Kala itu, Komando Armada I TNI Angkatan Laut melaporkan adanya Penjaga Pantai Tiongkok yang mengawal beberapa kapal nelayan Negeri Tirai Bambu itu di Laut Natuna Utara.

Pelanggaran tersebut kemudian direspons KRI Tjiptadi-381 dan KRI lainnya, yang mencegat kapal Penjaga Pantai Tiongkok dan menggiringnya keluar dari wilayah Natuna.

Aksi nelayan dan penjaga pantai di Tiongkok dilandasi argumen resmi dari juru bicara Kemenlu Tiongkok Geng Shuang. Ia menyatakan perairan di sekitar Kepulauan Nasha (Kepulauan Spratly), termasuk Laut Natuna Utara, sebagai wilayah tradisional penangkapan ikan mereka.

Kemenlu RI telah memprotes klaim tersebut dan mengatakan bahwa ZEEI di Natuna memiliki kekuatan hukum, yakni Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

"Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada, Pemerintah Kabupaten Natuna beserta masyarakat siap sedia mempertahankan kedaulatan NKRI di Natuna," pungkas Abdul. (OL-2)

Baca Juga

AFP

AS Catat Rekor Kasus Covid-19 Tertinggi 2 Hari Berturut-turut

👤MI 🕔Senin 26 Oktober 2020, 02:50 WIB
AMERIKA Serikat mencatat rekor jumlah kasus covid-19 harian baru tertinggi untuk hari kedua secara berturut-turut pada Sabtu...
AFP

Trump Siap Lakukan Serangan Terakhir di New Hampshire

👤MI 🕔Senin 26 Oktober 2020, 02:30 WIB
PRESIDEN Donald Trump berusaha menyaingi lawannya dari Partai Demokrat, Joe...
Dok. Istimewa

Pemimpin Senior Al-Qaeda Tewas

👤Faustinus Nua 🕔Senin 26 Oktober 2020, 02:10 WIB
PASUKAN keamanan Afghanistan telah menewaskan Abu Muhsin al-Masri, seorang pemimpin senior Al-Qaeda yang berada di daftar...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya